Senator Prancis berjanji batalkan pajak CPO

Kamis, 21 April 2016 / 10:32 WIB

Reporter: Adisti Dini Indreswari | Editor: Dupla Kartini

JAKARTA. Kabar baik bagi Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) ke Prancis. Pasalnya, Prancis kembali melunak soal rencana pajak progresif terhadap impor produk CPO.

Kabar terbaru, senator Prancis berjanji berusaha menghapus pajak tersebut. Hal itu disampaikan oleh senator Prancis dalam pertemuannya dengan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Selasa (19/4) lalu.

Dalam pertemuan tersebut, DPR menyoroti pajak progresif yang terlalu tinggi bagi produk CPO Indonesia yang masuk ke Prancis. Namun, Jacques Gauter, Senator Prancis yang juga Ketua Kelompok Persahabatan Indonesia-Prancis mengatakan akan berusaha menghapus pajak tersebut. "Kami ingin mempererat hubungan dengan Indonesia,” ucap Gauter.

Menurut Gauter, para senator Prancis juga berjanji akan meluruskan pemberitaan di media Prancis sekaligus meluruskan kritik dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) Prancis seputar produk CPO, terutama dari Indonesia yang dituding telah merusak lingkungan.

Bukan hanya itu, Gauter juga bilang, para senator asal negeri Anggur ini juga akan bertolak ke Riau untuk melihat dari dekat perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang digadang-gadang pemerintah Indonesia selama ini.

Menurut Gauter, tinjauan lapangan ini kelak akan menjadi bahan rekomendasi penting parlemen Prancis untuk mengurungkan niat penetapan pajak progresif CPO.

Meski Prancis sudah menunjukkan tanda-tanda melunak, namun Kementerian Perdagangan (Kemdag) mengaku belum akan mengambil sikap apa pun sampai beleid soal pajak progresif CPO ini terbit pada Juni 2016 mendatang.

Tetap siapkan gugatan

Imam Pambagyo, Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kemdag menyebut, tak ada jaminan bahwa janji para senator Prancis itu akan langsung bisa menghentikan pembahasan aturan yang telah disusun Prancis sejak lama.

Untuk itu, Imam memastikan bahwa Kemdag masih tetap menyiapkan gugatan ke organisasi perdagangan dunia, World Trade Organization (WTO) apabila Prancis tetap menerapkan pajak progresif yang tinggi. "Kami masih menunggu keputusan akhir dari parlemen Prancis. Gugatan WTO ini sangat bergantung apakah pajak itu benar-benar diterapkan atau tidak," ujarnya kepada KONTAN, Rabu (20/4).

Tanda-tanda melunaknya Prancis bisa saja merupakan bagian dari strategi dagang mereka untuk menghadapi rencana gugatan Indonesia ke WTO, sehingga pemerintah siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi.

Fadhil Hasan, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) juga tak bisa langsung percaya dengan janji senator Prancis untuk menghapus rencana penerapan pajak progresif CPO ini. "Seperti diketahui, di parlemen Prancis, banyak partai dan banyak perbedaan pendapat. Senator yang datang ke sini belum tentu mewakili suara mayoritas," ungkapnya.

Oleh karena itu, bersama dengan Kemdag, Gapki pun masih menunggu keputusan akhir Prancis. Hanya saja, menurut informasi yang diperoleh Fadhil, parlemen Prancis akan mengadakan pemungutan suara pada Mei 2016. "Kami berharap rencana ini batal karena besaran angkanya terus turun," katanya.

Sebelumnya, pemerintah Prancis berencana memberlakukan pajak semula € 300 per ton−€ 900 per ton. Belakangan angka itu diturunkan hingga € 90 per ton.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News