Reporter: Eka Saputra | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Kepala Divisi Humas Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia Tomy Timpatty mengaku heran dengan jajaran Manajemen Garuda yang selalu menyampaikan kepada publik bahwa perusahaan membukukan keuntungan. Padahal faktanya, sejak 2000 hingga 2007 sudah Rp 7 triliun lebih dana APBN yang dikucurkan pada Garuda. Selama ini pun manajemen rajin
menjual aset perusahaan secara besar-besaran.
"Termasuk armada pesawat milik Garuda, kantor pusat Garuda di Jakarta Pusat yang kini menjadi Kantor Menteri BUMN dan aset lain yang hasil penjualannya mencapai Rp 1 triliun," ujarnya di Gedung DPR (31/1).
Manajemen pun membukukan subsidi bahan bakar dari penumpang yang nilainya kurang lebih Rp 3 triliun sebagai keuntungan, padahal sampai saat ini perusahaan masih berutang bahan bakar kepada PT Pertamina senilai Rp 1.119 triliun.
Menurutnya, saat ini justru Garuda mengindikasikan kebangkrutan. Indikasi tersebut mulai tampak dari Kinerja Operasional Garuda yang mengurangi penerbangan ke Eropa/Amsterdam pada 1 Juni 2010. Perusahaan pun tiap bulan merugi sekitar US$ 3 juta, dengan total kerugian pada tahun 2011 mencapai Rp US$ 36 juta. Selama tahun 2011 Garuda menerbangkan 66 rute domestik dan internasional. Dari jumlah rute tersebut, 28 rute mengalami kerugian.
"Ada pula utang pada kreditur European Export Credit Agencies sebesar US$ 460 juta, yang harus dibayar sebesar Rp US$ 40 juta tiap tahun hingga 2016. Ada utang baru per 12 Februari 2010 kepada Bank Exim senilai US$ 42 juta," paparnya.
Di dalam negeri, Garuda berutang di Bank Mandiri sebesar Rp 967 miliar yang dibayar dengan mengonversi saham garuda. Juga ada utang di Bank Negara Indonesia senilai Rp 108 miliar yang dibayar lunas dengan uang hasil penjualan gedung kantor pusat Garuda.
Saat ini, kantor Garuda di wilayah Cengkareng di bangun di atas lahan milik PT Angkasa Pura dengan mekanisme sewa. "Inilah kita kebanyakan sewa, pesawat juga sewa. Kalau memang untung kenapa Lyon bisa beli pesawat sementara Garuda masih sewa. Untuk itu kami berharap Kementerian BUMN melakukan evaluasi kinerja manajemen Garuda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
