kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45691,17   1,83   0.27%
  • EMAS909.000 -0,87%
  • RD.SAHAM 0.85%
  • RD.CAMPURAN 0.47%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.24%

Serikat Pekerja: Yang dilakukan Indosat adalah program PHK ilegal


Minggu, 16 Februari 2020 / 23:45 WIB
Serikat Pekerja: Yang dilakukan Indosat adalah program PHK ilegal
ILUSTRASI. Melakukan perampingan, Indosat (ISAT) tawarkan PHK ke 677 karyawannya

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Indosat Tbk (ISAT) dikabarkan telah menawarkan PHK kepada lebih dari 500 karyawannya dari berbagai unit kerja secara sepihak. Penawaran PHK serentak itu terjadi pada 14 Februari 2020 kemarin.

Mengenai hal tersebut, Serikat Pekerja (SP) Indosat menyesali keputusan ISAT yang secara sepihak melakukan pemutusan tanpa ada perundingan internal terlebih dahulu.

Baca Juga: Melakukan perampingan, Indosat (ISAT) tawarkan PHK ke 677 karyawannya

Presiden Serikat Pekerja Indosat R. Roro Dwi Handayani mengatakan, SP Indosat menyesalkan keputusan ini karena tidak dirundingkan dan disepakati secara tertulis, padahal Undang-undang dan PKB yang berlaku di Indosat mewajibkan adanya perundingan dan kesepakatan tertulis jika perusahaan ingin melakukan PHK. "Jadi yang dilakukan Indosat ini adalah program PHK Ilegal," tutur Roro dalam keterangan resmi di Jakarta Sabtu, (15/2).

Lanjut Roro, proses PHK pun terbilang singkat, karyawan hanya diberi waktu kurang lebih empat jam untuk menandatangani formulir kesediaan PHK.

"Kami menyesalkan buruknya komunikasi dan perlakuan perusahaan kepada seluruh karyawan, khususnya kepada yang terkena dampak keputusan ini. Karyawan diminta untuk menandatangani form kesediaan PHK jika ingin mendapatkan benefit yang maksimal," katanya.

Baca Juga: Indosat tawarkan PHK kepada 677 karyawan, lebih dari 80% karyawan setuju

Pasalnya, menurut Roro bila menunda-nunda penandatanganan surat ketersediaan PHK itu, nilai pesangon yang diterima karyawan bisa berkurang dari yang dijanjikan menjadi hanya senilai pesangon yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Benefit akan terus menurun setiap beberapa hari, hingga sampai seminggu benefit hanya senilai ketentuan pesangon pada UUK 13/2003, jadi PHK ini bersifat pemaksaan, karena meski berupa penawaran, namun bagi yang menolak nantinya akan tetap diproses PHK melalui pengadilan," paparnya.

Menurutnya, penawaran PHK terjadi sebab perusahaan tersebut kini tengah fokus melakukan pengalihan pekerjaan dan perampingan organisasi.

"Diperkirakan hal tersebut terkait dengan rencana perusahaan untuk melakukan pengalihan pekerjaan di fungsi Network Operation, dan perampingan organisasi," ungkap Roro.

Di sisi lain, Ketua Bidang Humas dan Media Serikat Pekerja Indosat periode 2019-2021 Ismu Hasyim menuturkan, dari Serikat Pekerja memperkirakan lebih dari 500 karyawan tersebut dan pihaknya sampai saat ini masih terus berkoordinasi secara internal di pusat maupun dengan rekan pengurus cabang terkait pemecatan tersebut.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.


TERBARU

[X]
×