Reporter: Filemon Agung | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Perusahaan Pemboran Minyak, Gas, dan Panas Bumi Indonesia (APMI) menilai dalam praktik hulu migas selama ini para anggotanya sering mengalami ketidakadilan dalam kerjasama dengan perusahaan migas.
Ketua Umum APMI Wargono Soenarko mengungkapkan, selama ini para penyedia jasa pemboran kerap kali menerima pembayaran di belakang.
"Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ini tidak adil, sedikit curang, banyak anggota sudah bekerja baru dibayar, banyak tumpuk piutang sampai US$ 300 juta yang sampai sekarang belum dibayar," kata Wargono dalam diskusi virtual APMI, Kamis (12/11).
Wargono berharap ada keadilan dalam bermitra. Disisi lain, APMI juga berharap ada regulasi guna mengatasi kejadian telat bayar yang kerap dialami para penyedia jasa pemboran.
Baca Juga: Penambahan split blok migas belum jadi prioritas Kementerian ESDM, kenapa?
Menanggapi hal tersebut, Deputi Perencanaan SKK Migas Jaffee A. Suardin mengungkapkan pihaknya berharap ada win win solution yang dapat diapai kedua belah pihak.
Ia pun siap membantu jika kedepannya ditemui kendala serupa. "Dari segi bisnis SKK melihat harus win win, tujuan kan produksi kalau memang ada masukan, ada kasus khusus mohon kotak saya supaya bisa kami dengarkan dan ikut membantu," ujar Jaffee dalam kesempatan sama.
Selain itu, APMI pun berharap ada kolaborasi yang dapat dilakukan para perusahaan pemboran baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan swasta.
Menurutnya, dalam kondisi ini banyak perusahaan penyedia jasa yang dalam kondisi "sakit". Untuk itu pihaknya berharap pemerintah melalui SKK Migas mampu memberikan arahan dan tidak emmatok standard tinggi yang justru makin menyulitkan perusahaan.
Wargono menambahkan, pihaknya berharap agar Dewan Energi Nasional (DEN) dapat memberikan arahan lewat roadmap yang jelas mengenai upaya produksi atau pemanfaatan potensi migas kedepannya.
Hal ini dinilai penting demi memastikan agar pihaknya tak menanggung rugi jika melakukan persiapan tanpa ada kepastian roadmap.
"Kepada DEN tolong buatkan roadmap atau arahan, supaya gak kecele sudah beli alat malah dua atau tia tahun alatnya idle," ujar Wargono.
Selanjutnya: SKK Migas lakukan simplifikasi, KKKS bisa percepat pengeboran dan produksi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
