Reporter: Noverius Laoli | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Pada 20 Oktober 2015 ini genap setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Setelah setahun memerintah negeri ini, belum terlihat suatu prestasi yang menonjol di bidang pangan.
Selama ini, yang sering dijadikan sebagai prestasi di bidang pangan adalah pemerintah tidak melakukan impor beras setahun penuh. Selain itu pasokan beras tetap ada di pasaran, kendati ada kenaikan harga berkisar 10%.
Prediksi Badan Pusat Statis (BPS) kalau produksi beras pada Aram I mencapai 75,55 juta ton gabah kering giling (GKG) tampaknya harus dievaluasi.
Kendati, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sudah berani mengatakan pemerintah tidak perlu impor beras karena saat ini pasokan sudah mulai bertambah, belum bisa dijadikan patokan kalau Indonesia sudah siap swasembada beras.
Amran mendasarkan klaimnya tersebut pada bertambahnya 5.250 ton beras yang masuk ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) sejak 12 Oktober lalu. Penambahan stok beras itu memang turut mendongkrak stok beras di Pasar Induk Cipinang menjadi 33.600 ton yang diperkirakan cukup untuk kebutuhan beras sampai bulan Desember 2015.
Amran juga mengklaim pasokan beras dalam negeri beberapa waktu terakhir mulai bertambah yang berasal dari para petani. Menurutnya, alur masuk beras sebesar saat ini di saat musim kering sesuatu yang jarang terjadi. Karena itu, menurutnya pasokan beras saat ini normal.
Bahkan menurut catatan Kementerian Pertanian (Kemtan) Amran bilang harga beras saat ini turun menjadi harga Premium Rp 9.450 dan medium Rp 9.200 sampai Rp 9.300 per kg. Sebelumnya harga beras premium menembus di atas Rp 10.000 per kg dan medium sekitar Rp 9.500 per kg.
Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan swasembada pangan. Dalam enam bulan terakhir, Amran memang nyaris tak pernah menyinggung soal swasembada pangan.
Padahal ketika baru terpilih menjadi Mentan, putra asal Makassar ini berani mengumbar janji Indonesia akan swasembada pangan dalam tiga tahun ke depan.
Namun yang terjadi dalam setahun pemerintahan saat ini adalah harga beras terus meningkat dan bertahan pada posisi tinggi. Ada kenaikan sekitar 10% harga beras di pasaran. Namun Amran punya jawaban soal itu.
"Kalau sebelumnya dikatakan ada kenaikan harga sekitar 10% itu bukan urusan Kementan. Yang kami urus adalah soal kenaikan produksi," ujar Amran, Senin (19/10).
Amran mengatakan dari data produksi setahun Jokowi-JK ada kenaikan dibandingkan tahun lalu saat pergantian pemerintahan. Sebagai contoh per Oktober 2014, stok Bulog hanya 1,6 juta ton. Sementara tahun ini stok Bulog 1,7 juta ton.
Padahal tahun ini tidak ada impor dan El Nino kuat terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia. Dibandingkan tahun 1998 saja yang juga mengalami El Nino kuat, dimana jumlah penduduknya hanya 205 juta jiwa saja ada impor 7,1 juta ton.
Sementara tahun ini jumlah penduduk 252 jiwa seharusnya ada impor sekitar 8,8 juta ton. "Tapi faktanya kita tak ada impor," imbuh Amran.
Kendati begitu, secara fakta, perum Bulog kesulitan menyerap beras dengan kualitas premium sesuai dengan patokan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 7.300 per kg. Saat ini, rata-rata harga beras di pasaran kualitas buruk sudah sempat menyentuh Rp 9.000 per kg. Dan kualitas medium berada di harga sekitar Rp 10.000 per kg. Pasokan Beras Bulog pun mulai anjlok.
Tercatat Bulog hanya memiliki beras jenis PSO sebesar 1,1 juta ton yang akan habis untuk digunakan sebagai beras sejahtera (rastra) pada bulan Oktober dan November 2015.
Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan pasokan beras PSO pada akhir tahun diperkirakan sekitar 50.000 ton hingga 100.000 ton saja. Untuk mengantisipasi minimnya stok tersebut, Bulog gencar melakukan pembelian beras komersil.
Saat ini, Bulog baru memiliki sekitar Rp 600.000 ton beras komersil dan diharapkan akan terus meningkat sampai akhir tahun.
Isu pasokan beras dalam satu tahun terakhir tetap seksi untuk diperbincangkan. Setelah setahun pemerintahan, belum terlihat hasil apakah pemerintah saat ini benar-benar sudah berada di jalur yang benar menuju swasembada beras atau tidak. Padahal target waktunya tinggal 2 tahun lagi.
Demikian juga dengan harga daging sapi yang sempat melonjak tinggi dalam setahun terakhir. Pemerintah pun tetap gencar melakukan impor daging sapi, sapi siap potong dan sapi bakalan melalui Bulog dan swasta. Di sini juga tanda-tanda untuk mencapai swasembada daging sapi belum terlihat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
