kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.514.000   -1.000   -0,04%
  • USD/IDR 18.262   -4,00   -0,02%
  • IDX 5.329   24,30   0,46%
  • KOMPAS100 687   3,34   0,49%
  • LQ45 555   5,61   1,02%
  • ISSI 168   -0,70   -0,42%
  • IDX30 315   3,23   1,04%
  • IDXHIDIV20 427   4,26   1,01%
  • IDX80 80   0,45   0,57%
  • IDXV30 116   0,14   0,12%
  • IDXQ30 107   1,28   1,21%

Soal Potensi Mineral di Wilayah Usaha Tambang Ujung Kulon, Ini Kata Badan Geologi


Rabu, 18 November 2026 / 14:26 WIB
Soal Potensi Mineral di Wilayah Usaha Tambang Ujung Kulon, Ini Kata Badan Geologi
ILUSTRASI. Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) Banten (Dok/IST)


Penulis: Chelsea Anastasia, Chelsea Anastasia | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum dapat mengungkapkan potensi sumber daya mineral di Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di sekitar perairan dekat Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menegaskan hal tersebut karena pihaknya belum melakukan kegiatan eksplorasi di sekitar wilayah tersebut. 

"Kami belum pernah melakkukan kegiatan eksplorasi di Taman Nasional, demikian juga di perairan sekitar Taman Nasioal. Dengan demikian, kami tidak punya data potensi mineral di daerah tersebut. Terima kasih," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (18/11/2026).

Baca Juga: Belanja Lewat Video Makin Diminati, Transaksi Tokopedia dan TikTok Shop Tumbuh 30%

Sebagai informasi, baru-baru ini publik dihebohkan dengan polemik rencana relokasi badak jawa yang dikaitkan dengan penetapan WUP di sebagian wilayah perairan dekat TNUK.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia sebelumnya menyebut penetapan WUP tidak sama dengan memberikan izin tambang.

"Penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," jelas Dwi Anggia.

Menurutnya, setiap proses penerbitan izin usaha pertambangan wajib memenuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Proses tersebut mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.

Baca Juga: PT PP (PTPP) Dapat Tiga Proyek Irigasi dari Kementerian PU, Ini Rinciannya

"Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," kata Dwi Anggia.

Kementerian ESDM pun mengaku akan terus memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
The Capital Lab: Masterclass Corporate Finance & Capital Markets [Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership

[X]
×