Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, tidak masuk dalam wilayah pertambangan.
Penetapan wilayah pertambangan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 hanya mencakup sebagian perairan laut di sekitar kawasan tersebut.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, penetapan wilayah pertambangan di perairan sekitar TNUK merupakan proses yang telah berlangsung sejak 2013.
Baca Juga: KEK Industropolis Batang Pacu Ekosistem Industri dan Investasi
Proses tersebut berawal dari usulan Pemerintah Provinsi Banten yang mencakup Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan laut Banten.
Namun, usulan wilayah perairan tersebut sempat dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.
Pemerintah Provinsi Banten kemudian kembali mengusulkan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015. Usulan itu membuat sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk dalam WUP.
Penetapan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali.
Ketentuan itu kembali ditetapkan melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Adapun Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 merupakan penetapan ulang sekaligus penyempurnaan sebagian ketentuan sebelumnya berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Banten.
Baca Juga: Intermedia Capital (MDIA) Optimistis Pendapatan Tembus Rp 560 Miliar di 2026
"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Dwi Anggia dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Dwi menjelaskan, berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penetapan WUP tidak serta-merta memberikan izin untuk melakukan kegiatan penambangan.
"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," jelasnya.
Baca Juga: Biaya Ekspor Sawit Bertambah, GAPKI Khawatir Daya Saing Indonesia Tergerus
Menurut Dwi, setiap penerbitan izin usaha pertambangan wajib memenuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Persyaratan tersebut mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.
"Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," tegas Dwi.
Kementerian ESDM menyatakan berkomitmen memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara berjalan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi.
Baca Juga: Hyundai Siapkan Peluncuran NEIRA, SUV Listrik 7 Penumpang Produksi Lokal
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)