Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan, Sri Mulyani menegaskan, transisi energi sebagai upaya aksi perubahan iklim juga harus diikuti transformasi perusahaan setrum pelat merah yakni PT PLN.
Bahkan Sri Mulyani berani menyatakan, jika transisi energi di Indonesia gagal, maka PLN patut disalahkan.
“PLN menentukan make or break Indonesia bisa transfromasi atau tidak. Kalau tidak sudah jelas PLN yang salah, kalu bisa PLN yang berarti sukses. Karena gak akan terjadi kalo PLN gak transformasi di bidang renewable energy. Benar gak?” ujar Menteri Keuangan di dalam acara EBTKE ConEx 2023 di ICE BSD, Rabu (12/7).
Dia menyatakan, salah satu tantangan dalam melaksanakan transisi energi di Indonesia ialah pendanaan untuk melakukan pemensiunan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Dia menyatakan, saat ini berdasarkan aturan yang ada berbagai insititusi pendanaan tidak bisa membiayai transisi energi yang bersentuhan dengan transaksi batubara. Padahal jika Indonesia mau mempensiunkan PLTU tidak bisa dimatikan begitu saja.
Baca Juga: Pemanfaatan EBT Indonesia Masih Minim, Kementerian ESDM Beberkan Tantangannya
“Kami di Kementerian Keuangan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di dalam ASEAN Finance Minister meminta aturan mengenai pendanaan transisi diakui, bukan dihukum (dengan tidak diberikan pembiayaan),” ujarnya.
Adapun pendanaan transisi dari batubara ke energi hijau akan dimasukkan ke dalam ASEAN Taxonomy for Sustainbale Finance Versi 2.
Selain terus menyuarakan pendanaan transisi, dia juga menegaskan diperlukan bukti keberhasilan transaksi pemensiunan PLTU oleh PLN.
Dalam catatan Kontan.co.id, PLN mengungkapkan bakal memensiunkan 5 GW PLTU sebelumnya 2030 dan kembali memensiunkan dini PLTU lainnya setelah 2030.
“Bagaimana kalau mentransisikan yang coal based menjadi reduction coal based dan masuk energi terbarukan lebih banyak. Makanya Indonesia mengembangkan Energy Transition Mechanism Country Platform (ETM) yang dikelola PT SMI,” ujarnya.
Platform ini akan membiayai pemensiunan dini PLTU dan mengembangkan energi terbarukan untuk mengganti pembangkit batubara yang dimatikan.
Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga mengkiritisi masih minimnya pemanfaatan EBT di Indonesia di tengah potensinya yang sangat besar.
Baca Juga: Kementerian BUMN Pastikan PLN Eksekusi Pensiun Dini PLTU Cirebon 1 Tahun Ini
Dia bilang, saat ini Indonesia baru memanfaatkan 0,5% dari seluruh potensi yang dimiliki.
Melihat persoalan ini, Menteri Keuangan juga akan mendengarkan kebutuhan pendanaan dari setiap karakteristik potensi energi hijau yang tersedia di dalam negeri. Melalui upaya tersebut, pihaknya dapat menyiapkan kebijakan yang tepat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
