/2023/08/22/326576934.jpg "Stok Batubara PLTU di Bawah 20 Hari, Ancaman Pasokan Listrik Mengintai")
Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepastian pasokan dan stok batubara untuk kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) masih menjadi sorotan. PT PLN (Persero) melaporkan bahwa rata-rata stok batubara nasional per April 2026 berada di posisi 15,9 Hari Operasi Pembangkit (HOP).
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengklaim bahwa kondisi HOP untuk stok batubara masuk dalam kategori aman. Dia mengapresiasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang turut menjaga ketersediaan batubara untuk keperluan pembangkit listrik.
"Ini mencerminkan kondisi pasokan batubara yang aman. Untuk itu kami mengapresiasi dukungan dari Kementerian ESDM agar tren HOP batubara terus menunjukkan peningkatan dalam rangka memperkuat keandalan pasokan listrik nasional," kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (13/4/2026).
Posisi 15,9 HOP tersebut didapat dari rata-rata stok batubara di tujuh pulau besar. Stok batubara dengan HOP paling lama berada di Papua dengan posisi 47,95 hari. Disusul oleh Ternate dan Tidore (27,28 HOP), Kalimantan (22,47 HOP), Sumatera (16,23 HOP), Nusa Tenggara (14,59 HOP), dan Sulawesi (13,12 HOP).
Baca Juga: Perkuat Posisi di Industri Ritel Farmasi, VIVA Apotek Akuisisi Farmaku
Sedangkan posisi stok batubara di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) hanya mencapai 10,31 HOP. Sejumlah kalangan menilai kondisi ini masih menunjukkan bahwa stok batubara untuk PLTU belum sepenuhnya dalam posisi aman, terutama bagi wilayah Jamali dengan tingkat kebutuhan listrik paling tinggi.
Guru Besar Universitas Indonesia sekaligus Rektor Institut Teknologi PLN, Iwa Garniwa menyoroti suplai batubara ke PLTU yang belum sepenuhnya stabil, meskipun menunjukkan perbaikan dibandingkan fase krisis sebelumnya. Dalam praktik operasi sistem ketenagalistrikan, stok batubara ideal berada di atas 20 HOP.
Posisi stok di atas 20 HOP penting untuk menjamin keandalan pasokan listrik nasional, mitigasi gangguan cuaca dan logistik, serta fleksibilitas dispatch pembangkit. Iwa menekankan bahwa HOP yang sebelumnya sempat turun ke level tiga hari menunjukkan sistem logistik energi Indonesia berada di titik yang sangat rentan.
"Artinya, kondisi saat ini bisa dikatakan recovery parsial, bukan pemulihan penuh. Kondisi suplai batubara ke PLTU masih mengkhawatirkan, tetapi tidak kritis seperti sebelumnya," kata Iwa saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (16/4/2026).
Menurut Iwa, suplai batubara ke PLTU yang tersendat menunjukkan ada persoalan sistemik yang bisa disebabkan oleh empat faktor. Pertama, ketidakpastian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Keterlambatan persetujuan RKAB membuat produsen menahan produksi atau distribusi serta menciptakan gap antara supply planning dan realisasi di lapangan.
Kedua, disinsentif ekonomi antara wajib pasok dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) dengan harga ekspor. Ketiga, masalah logistik dan rantai pasok. Keempat, faktor kontrak dan tata kelola antara PLTU milik PLN dan produsen listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP).
Baca Juga: TMMIN Buka Suara soal Dampak Ekspor di Tengah Perang Timteng yang Tak Kunjung Usai
Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo turut menyoroti faktor persetujuan RKAB yang membuat para penambang cenderung berada dalam posisi wait and see pada kuartal I-2026. "Dengan kondisi tersebut, tentu perusahaan menjadi terlambat dalam menetapkan volume kontrak domestik dan ekspor," kata Singgih.
Namun, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM pun telah menegaskan komitmen perusahaan tambang untuk memenuhi kewajiban DMO terhadap PLTU milik PLN dan IPP. Melalui Surat B-905/MB.05/DJB/2026 tertanggal 3 April 2026, Ditjen Minerba memperoleh komitmen pasokan sebesar 88,86 juta ton dari 110 perusahaan tambang.
"Dengan surat ini, tentu volume HOP bagi kepentingan keamanan pasokan dan kualitas kelistrikan menjadi lebih baik. Pada dasarnya batubara untuk kepentingan kelistrikan relatif aman, mengingat seluruh batubara memanfaatkan hasil produksi nasional," kata Singgih.
Dihubungi terpisah, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi menilai bahwa HOP batubara berada pada posisi yang relatif aman, meski masih di bawah ideal. Kholid mengungkapkan bahwa kebutuhan batubara untuk kelistrikan pada tahun ini diproyeksikan mencapai 138 juta ton.
Kholid optimistis kebutuhan DMO batubara untuk listrik bisa terpenuhi dengan asumsi rencana produksi batubara nasional mencapai 733 juta ton pada RKAB 2026. "Secara keseluruhan InsyaAllah aman. HOP batubara untuk pembangkit listrik berada di kisaran sekitar 15-17 hari, relatif stabil untuk menjaga keandalan pasokan listrik nasional," ungkap Kholid.
Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menyarankan agar pemerintah melalui Kementerian ESDM melakukan resource stock management supaya persoalan HOP tidak terus berulang.
Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi dan manajemen DMO, termasuk memperhatikan perbedaan harga dengan pasar internasional yang membuat perusahaan lebih tertarik melakukan ekspor ketimbang memasok ke dalam negeri.
Baca Juga: BOLT Bidik Laba Naik 15% pada 2026, Genjot Ekspor ke AS dan Eropa
"DMO masih relatif unmanageable. Kendalanya apakah regulasinya tidak terlalu mengikat dan sistem monitoring pasokan lemah, serta insentifnya kecil dan tidak menarik. Misalnya karena harga pembelian batubara DMO terlalu murah dibandingkan harga internasional," kata Yayan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengingatkan bahwa keamanan HOP menjadi sangat krusial di tengah kondisi cuaca ekstrem seperti saat ini. Faktor cuaca yang tidak terduga menambah risiko logistik batubara dari tambang ke pembangkit.
Fabby juga memandang kondisi HOP saat ini merupakan alarm yang mengingatkan bahwa sektor energi Indonesia tidak dalam kondisi baik-baik saja. Salah satu faktornya karena ketergantungan terhadap energi fosil, yang rentan terhadap volatilitas harga dan kendala pasokan.
"Terkait HOP ini, banyak faktor yang harus dipertimbangkan, tidak semua dalam kendali PLN. Pemerintah juga harus membantu mengatasi. Kalau memperbanyak pembangunan energi terbarukan, kita nggak terlalu pusing dengan HOP seperti ini," tandas Fabby.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
