Subsidi Energi Terlalu Besar, MPR Dorong Reformasi Penyaluran Pertalite dan LPG 3 Kg

Selasa, 21 Juli 2026 / 20:50 WIB

ILUSTRASI. Tingginya nilai subsidi tercermin pada sejumlah komoditas energi, mulai dari Biosolar, Pertalite, hingga gas LPG 3 Kg yang digunakan masyarakat (KONTAN/Carolus Agus Waluyo)

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno, menyoroti besarnya selisih antara harga jual energi bersubsidi dengan harga keekonomiannya.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat beban subsidi energi pemerintah semakin besar dan memerlukan reformasi kebijakan agar penyalurannya lebih tepat sasaran.

Eddy menyebut, tingginya nilai subsidi tercermin pada sejumlah komoditas energi, mulai dari Biosolar, Pertalite, hingga tabung gas LPG 3 kilogram (kg) yang digunakan masyarakat.

"Kalau kita lihat hari ini, subsidi kita besar sekali memang. Di antaranya yang besar itu ada di subsidi untuk Biosolar, LPG termasuk juga Pertalite," ujarnya dalam acara Kompas.com Talks Reformasi Subsidi Energi di Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Ia memaparkan, harga jual Biosolar bersubsidi saat ini dipatok sebesar Rp 6.800 per liter, jauh di bawah harga keekonomian yang mencapai Rp 11.950 per liter.

Menurut Eddy, kondisi serupa juga terjadi pada bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan LPG 3 kg yang selama ini memperoleh subsidi dari pemerintah.

"Hari ini Pertalite kita beli di seluruh Indonesia itu Rp 10.000 (per liter). Harga keekonomiannya Rp 16.100 (per liter). LPG 3 kg yang kita beli, itu antara Rp 20.000-Rp 21.000. Harga keekonomiannya Rp 56.000. Jadi dalam satu tabung LPG 3 kg ada Rp 36.000 subsidi pemerintah di dalamnya," sebutnya.

Besarnya selisih harga tersebut, lanjut Eddy, menunjukkan perlunya penataan ulang kebijakan subsidi energi agar keberlanjutan fiskal negara tetap terjaga. Menurutnya, reformasi subsidi harus diarahkan pada upaya penyesuaian besaran subsidi serta ketepatan sasaran penerima manfaat.

"Nah, oleh karena itu memang harus kita lihat. Saya mengistilahkannya perlu dilakukan right sizing dan right targeting dari subsidi yang kita berikan. Khususnya untuk sektor energi dan untuk sektor rumah tangga untuk kebutuhan memasak kita. Karena besarnya ada di sana," tegasnya.

Eddy menilai, skema distribusi subsidi yang berlaku saat ini masih memungkinkan seluruh lapisan masyarakat menikmati energi bersubsidi tanpa pembatasan yang memadai.

Salah satu contoh yang disorot adalah pergeseran konsumsi BBM masyarakat dari Pertamax ke Pertalite seiring kenaikan harga BBM nonsubsidi. Menurutnya, fenomena tersebut terjadi karena belum adanya pembatasan yang efektif dalam pembelian Pertalite.

Selain itu, persoalan ketidaktepatan sasaran juga ditemukan pada distribusi LPG 3 kg dan pemanfaatan Biosolar di sektor industri.

"Hari ini LPG 3 kg itu yang beli relatif bebas. DEN mengatakan 63% dari subsidi energi kita salah sasaran," kata Eddy.

Meski demikian, Eddy menegaskan bahwa reformasi subsidi energi bukan ditujukan untuk mengurangi perlindungan negara terhadap masyarakat. Sebaliknya, kebijakan tersebut bertujuan memperbaiki mekanisme penyaluran agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan.

"Jadi kalau saya bilang subsidi itu sebagai right sizing dan right targeting, ini reformasi subsidi dalam hal ini, ini bukan untuk mengurangi perlindungan, sama sekali tidak. Ini adalah mengubah cara negara, melindungi warganya sehingga kelompok rentan tetap dilindungi," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News