Target Swasembada Garam 2027, Impor Garam Justru Melonjak

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Impor garam industri kembali meningkat pada awal 2026. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah agar tidak mengganggu penyerapan garam lokal sekaligus mendukung target swasembada garam nasional pada 2027.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor garam industri dengan kode HS 25010093 mencapai sekitar 936.000 ton sepanjang Januari hingga Mei 2026. Jumlah tersebut meningkat 13,1% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Padahal, tren impor garam industri sempat menurun pada 2025. Realisasi impor tercatat sekitar 2,66 juta ton, lebih rendah dibandingkan 2024 yang mencapai sekitar 2,74 juta ton secara keseluruhan.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai pemerintah perlu menguji kembali tambahan kuota impor garam agar sesuai kebutuhan industri dan tidak mengurangi penyerapan produksi domestik.

"Data neraca barang pokok seperti garam tidak diterbitkan secara rutin. Padahal neraca ini penting untuk melihat kebutuhan dan produksi dalam negeri sehingga impor bisa direncanakan dengan baik," ujar Nailul, Senin (13/7).

Menurutnya, pemerintah perlu membuka data neraca kebutuhan dan produksi garam secara berkala. Transparansi tersebut diperlukan agar kebijakan impor benar-benar didasarkan pada kebutuhan industri yang riil dan terukur.

Salah satu kebutuhan impor garam berasal dari industri chlor-alkali plant (CAP) dengan estimasi kebutuhan sekitar 1,18 juta ton sepanjang 2026. Selain itu, impor juga digunakan memenuhi kebutuhan industri pangan serta farmasi.

Nailul menyebut pemerintah perlu memisahkan kebutuhan impor masing-masing sektor. Langkah tersebut dinilai penting agar publik dapat menilai apakah tambahan impor benar-benar dibutuhkan atau sekadar menjadi pola rutin.

Selain volume, Nailul juga menyoroti waktu pelaksanaan impor garam. Menurutnya, importir cenderung mendatangkan garam sejak awal tahun ketika produksi garam domestik belum memasuki musim panen secara optimal.

"Ketika musim panas biasanya produksi mulai berjalan. Namun importir justru menyetok di awal tahun karena adanya ketidakpastian kebijakan impor," katanya.

Nailul bilang harga garam di tingkat petambak juga belum memberikan insentif memadai. Kondisi tersebut membuat petambak lebih memilih mempercepat siklus panen dibandingkan meningkatkan kualitas hasil produksi garam.

"Akibatnya menjadi disinsentif bagi petambak garam untuk memproduksi garam dengan kualitas terbaik. Mereka lebih mementingkan siklus panen daripada kualitas," ujarnya.

Menurut Nailul, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi stok, kebutuhan industri, kapasitas produksi domestik, spesifikasi garam, serta waktu masuk impor sebelum memutuskan tambahan kuota impor garam industri.

Dia menambahkan prediksi musim kemarau yang lebih panjang pada 2026 seharusnya menjadi peluang meningkatkan produksi garam nasional. Momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbesar penyerapan garam hasil produksi petambak lokal.

Di tengah target swasembada garam pada 2027, Nailul menyebut pemerintah perlu memastikan kebijakan impor tidak melemahkan industri garam nasional. Transparansi neraca garam juga penting untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News