Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai kegiatan pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Hal ini ditandai dengan penandatangan kontrak pekerjaan pembangunan IKN TA 2022 sebanyak 19 paket di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (29/8/2022).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mohammad Zainal Fatah mengatakan, Kementerian PUPR telah menyusun rencana/tahapan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara periode 2022-2024 dengan total anggaran sebesar Rp 43,73 triliun.
Baca Juga: Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Ajukan Pagu Anggaran Rp 90,26 Miliar di 2023
"Pada tahun 2022, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN sebesar Rp5,1 triliun," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mohammad Zainal Fatah, Senin (29/8).
Setelah selesai proses lelang oleh Ditjen Bina Konstruksi, pada hari ini dilakukan penandatanganan kontrak secara simbolis sebanyak 19 paket pekerjaan dengan total nilai kontrak sebesar Rp 5,3 triliun.
Yakni dengan rincian Ditjen Sumber Daya Air total sebanyak 6 paket dengan nilai kontrak Rp 42,8 miliar, Ditjen Bina Marga sebanyak 8 paket dengan nilai kontrak Rp 4,599 triliun.
Lalu, Ditjen Cipta Karya sebanyak 4 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp 111,9 miliar, dan Ditjen Perumahan sebanyak 1 paket dengan nilai kontrak Rp 567 miliar.
"Dapat saya sampaikan, direncanakan akan dilakukan penandatanganan kontrak kembali pada 5 September 2022 dengan nilai kontrak sekitar Rp 4 triliun," ujar Zainal.
Dalam pelaksanaan pekerjaan, Menteri PUPR mengingatkan para PPK dan Penyedia Jasa untuk selalu bertindak profesional, kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif, memeriksa permasalahan di lapangan dan aktif menemukan solusi, serta berorientasi pada hasil nyata.
Melaksanakan tugas bukan hanya menjamin selesai, tapi betul-betul menjamin infrastruktur berfungsi baik.
“Pastikan jaminan mutu pekerjaan konstruksi dan estetika, perhatikan aspek kelestarian lingkungan, hindari terjadinya kekumuhan baru di lokasi IKN, tertib penyelenggaraan keselamatan konstruksi, dan hindari perilaku koruptif dalam pelaksanaan pekerjaan,” tegas Zainal.
Baca Juga: Pemerintah Buka Pelatihan dan Sertifikasi Tahap I Tenaga Kerja Konstruksi IKN
Zainal mengatakan, Kementerian PUPR akan memastikan pekerjaan pembangunan IKN segera dimulai setelah penandatanganan kontrak hari ini agar infrastruktur dasar IKN dapat selesai sesuai target pada tahun 2024.
"Kami akan terus konsultasi terkait pengadaan dengan LKPP, konsultasi terkait prosedur dengan BPKP, serta mengumpulkan semua team leader kontraktor dan konsultan untuk memastikan pekerjaannya berjalan baik," terang Zainal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
