Reporter: Noverius Laoli | Editor: Andri Indradie
JAKARTA. Pengusaha ikan tuna mulai melunak. Sebelumnya, mereka menentang keras kebijakan larangan transhipment atau bongkar muat di tengah laut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lewat Peraturan Menteri (Permen) No.57/2014. Namun, belakangan pengusaha ikan mulai menerima aturan tersebut.
Sekretari Jendral Asosiasi Tuna Long Line Indonesia (ATLI) Dwi Agus mengatakan, awalnya mereka meminta Menteri KKP Susi Pudjiastuti mencabut aturan larangan transhipment itu lantaran anggotanya mulai kekurangan bahan baku. Setelah mendapatkan penjelasan Susi, pihaknya bisa menerima.
"Jadi, selama ini kami berpikir bu menteri mengeluarkan permen yang menyakitkan. Tapi, begitu kami tahu tujuan dan maksudnya, ternyata bagus. Kami mulai mengerti. Minggu depan, kami akan bertemu lagi sehingga semuanya terselesaikan dengan baik," ujarnya, Senin (2/3).
Demikian juga Ketua Himpunan Nelayan Purse Seine Nasional (HNPN) James Then. Ia bilang, kebijakan yang ditetapkan Susi banyak memberi efek positif. Menurutnya, satu hal yang tidak bisa dipungkiri manfaatnya adalah Permen KP No. 56/2014 tentang Moratorium Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Kapal Eks Asing. Aturan ini menyelamatkan uang negara.
"Khusunya, sangat membantu nelayan lokal. Karena dengan adanya moratorium, hasil tangkapan ikan mereka naik semua," imbuh James. Kata James, pihaknya baru memahami efek kebijakan itu setelah mendapatkan penjelasan dari Susi. Selama ini, banyak kapal asing yang membongkar muatannya di tengah laut, contohnya kapal dari Tiongkok, Thailand, dan Filipina.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
