Think Policy: Indonesia di Titik Kritis Tata Kelola AI, Perlu Kebijakan yang Adaptif

Rabu, 15 Oktober 2025 / 22:01 WIB

ILUSTRASI. Ai generate concept. Artificial Intelligence Content Generator tool. Man uses a laptop with AI assistant to graphic design, translate language, chat bot, generate images, write code, and advertising.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah sorotan global terhadap perkembangan kecerdasan buatan (AI), termasuk momentum ASEAN–UK AI Innovation Summit pekan lalu di Kuala Lumpur, Indonesia berada di titik krusial: antara mengejar kemajuan teknologi dan memastikan tata kelola AI yang aman, adil, dan berpihak pada publik.

Menjawab tantangan tersebut, Think Policy bersama Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, dengan dukungan Komdigi, meluncurkan laporan bertajuk “Co-Creating Indonesia’s AI Future Through Meaningful Policy Dialogues.”

Laporan ini memetakan praktik, tantangan, dan peluang pengembangan AI di Indonesia, serta memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan, pelaku industri, hingga masyarakat umum.

Sepanjang 2024–2025, tim penyusun laporan berdialog dengan berbagai pemangku kepentingan dari enam sektor strategis: e-commerce, keuangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi kreatif, dan keberlanjutan.

Forum lintas sektor turut membahas isu-isu seperti talenta digital, interoperabilitas kebijakan, dan etika AI, yang kemudian menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi laporan.

“Banyak perbincangan soal AI masih terlalu teknis, padahal dampaknya langsung terasa dalam kehidupan sehari-hari — mulai dari rekomendasi belanja, proteksi terhadap penipuan, hingga cara anak-anak belajar di sekolah,” ujar Florida Andriana, Chief Growth Officer Think Policy dalam keterangan resminya Rabu (15/10/2025).

“Kami ingin mempertemukan suara publik, inovator, dan pembuat kebijakan agar arah AI Indonesia tetap kontekstual, adaptif, dan berakar pada nilai kemanusiaan.”

Enam Fondasi Tata Kelola AI Nasional

Laporan ini menyoroti bahwa adopsi AI di Indonesia kian meluas, namun juga diiringi sejumlah tantangan: siapa yang bertanggung jawab jika hasil AI keliru? Apakah akses terhadap teknologi ini merata? Dan bagaimana mencegah bias dalam algoritma?

Untuk menjawab hal tersebut, laporan merekomendasikan enam fondasi utama ekosistem AI nasional, yakni:

Infrastruktur digital yang merata dan siap untuk skala besar
Talenta digital yang andal secara teknis dan tanggap secara etik
Tata kelola data dan layanan digital yang aman serta interoperabel
Ekosistem inovasi yang mendukung eksperimen dan kolaborasi lintas sektor
Etika dan inklusivitas sebagai prinsip utama dalam setiap pengembangan AI
Partisipasi publik yang bermakna untuk memastikan kebijakan yang adaptif

Alih-alih mendorong adopsi AI secara masif tanpa arah, laporan ini menekankan pentingnya eksperimen yang relevan, inklusif, dan berkelanjutan.

Kebijakan AI yang baik, menurut laporan, bukan hanya tentang regulasi, tetapi juga keberanian mendengar suara pengguna dan membangun ekosistem yang tangguh.

Sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki posisi strategis bukan sekadar sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai penentu arah tata kelola AI kawasan.

Melalui laporan ini, Think Policy berharap dapat memperluas literasi publik, memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan mendorong terciptanya kebijakan AI yang siap menghadapi masa depan.