Reporter: Noverius Laoli, Tri Sulistiowati | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Labilnya harga daging ayam di pasaran sudah terjadi sejak lama. Hanya dalam sebulan, harga ayam bisa berfluktuasi ke atas dan ke bawah secara cepat.
Yang terbaru adalah potensi harga daging ayam yang naik sekitar 30% menjelang Idul Adha yang jatuh pada pertengahan bulan depan. Sebab, permintaan meningkat.
Susahnya, fluktuasi ini tak bisa diprediksi kapan kembali normal. Lihat saja, ketika harga daging ayam naik dari harga normal Rp 30.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 45.000 per kg saat lebaran lalu, saat ini harga hanya turun hingga level Rp 35.000 per kg.
Wajar saja, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri memprediksi, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, harga ayam menjelang Hari Kurban yang bakal melejit hingga 30% bisa terulang lagi pada tahun ini. "Kenaikan ini karena kondisi psikologis pasar yang memanfaatkan hari raya untuk momentum mencari keuntungan," ujarnya kepada KONTAN, Senin (22/8).
Selain faktor psikologis pasar, pasokan dan permintaan ayam di pasaran juga dapat terbaca dengan mudah oleh para pengusaha. Makanya, selama pasokan tidak diatur pemerintah, jangan harap harga daging ayam akan stabil.
Abdullah pun mendesak pemerintah segera mengimplementasikan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 26/Permentan/PK.230/5/2016 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras.
Permentan ini menitahkan bahwa pemerintah akan menjaga stabilitas pasokan dan permintaan ayam ras. Upaya tersebut diwujudkan dengan membentuk Tim Analisis Perhitungan Pasokan Ayam Ras.
Achmad Dawami, Ketua Umum Asosiasi Rumah Potong Hewan Unggas berharap hasil pemikiran Tim Analisa tersebut bisa menjadi solusi yang selama ini dicari untuk menyeimbangkan pasokan dan kebutuhan ayam dilapangan.
Hanya saja, Sigit Prabowo Ketua Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara (PPUN) menilai, Tim Analisa tidak perlu dibentuk karena pemerintah sudah mempunyai seluruh data dan mengetahui kondisi yang ada dilapangan. "Kalau Pemerintah bisa tegas dan menjadi wasit yang adil, saya pikir tidak perlu ada tim baru seperti itu," tegasnya.
Bahkan, Sigit meragukan Tim Analisa pasokan ini bisa mempunyai kekuatan untuk menekan pemerintah untuk menggunakan kesimpulan yang mereka hasilkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
