Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah merencanakan sejumlah perbaikan pada tata kelola sektor komoditas timah. Perbaikan itu meliputi rencana pelarangan ekspor timah hingga rencana perubahan skema tarif royalti.
Direktur Utama Timah Achmad Ardianto mengungkapkan, pihaknya siap mengikuti kebijakan yang ada nantinya baik untuk larangan ekspor maupun perubahan skema tarif royalti.
"Timah pasti support pemerintah, karena kita tahu tujuan pemerintah akan baik," kata Achmad ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (21/6).
Achmad melanjutkan, secara khusus untuk upaya hilirisasi menjadi bagian dari roadmap perusahaan. Adapun, untuk hilirisasi saat ini PT Timah (TINS) melalui anak usahanya yakni PT Timah Industri telah memproduksi tin solder.
Baca Juga: Timah (TINS) Akui Sulit Penuhi Kebutuhan Smelter
Saat ini kapasitas input yang dimiliki baru sebesar 700 ton. Untuk itu, Achmad memastikan ke depannya perusahaan bakal memperbesar kapasitas yang ada. Salah satu faktor pendorongnya yakni sekitar 50% penggunaan timah di dunia memang diperuntukkan untuk menghasilkan tin solder.
Lebih lanjut Achmad bilang, TINS juga siap untuk mendukung rencana perubahan skema tarif royalti komoditas timah yang tengah digodok pemerintah.
Sebelumnya, pemerintah berencana untuk menetapkan skema tarif royalti progresif berjenjang sesuai harga komoditas untuk timah.
Sejumlah simulasi dan perhitungan kini masih dilakukan oleh Kementerian ESDM sebelum menerapkan perubahan ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
