Timur Tengah Memanas, Harga Minyak Berpotensi Naik dan Beban Subsidi Membengkak

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran kian memicu kekhawatiran pasar energi global.

Ancaman penutupan Selat Hormuz, jalur vital perdagangan energi dunia, berpotensi mendorong lonjakan harga minyak mentah dan memperberat tekanan fiskal Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak dan bahan bakar minyak (BBM).​

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, Pertamina terus memantau perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah secara intensif untuk memastikan kelangsungan pasokan energi nasional.

“Keamanan pekerja yang berada di sekitar wilayah tersebut menjadi prioritas utama. Kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait. Dari hulu hingga hilir, Pertamina tetap berkomitmen menyalurkan energi kepada masyarakat untuk menjaga ketahanan energi nasional,” ujar Baron kepada Kontan, Senin (2/3/2026).

Baca Juga: Metrodata (MTDL) Optimalkan Pemanfaatan AI untuk SDM Korporasi

Dari sisi pelaku industri, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) Elan Biantoro menegaskan, sekitar 20% pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz. Gangguan di jalur tersebut akan langsung memengaruhi keseimbangan pasokan dan permintaan global.

“Kalau Selat Hormuz terganggu, dampaknya sangat besar. Apalagi Qatar sebagai produsen LNG terbesar dunia juga menyalurkan produknya lewat jalur itu,” kata Elan kepada Kontan, Senin (2/3/2026).

Ia menambahkan, respons pasar terhadap eskalasi konflik berlangsung sangat cepat. Harga minyak mentah acuan Brent yang sebelumnya berada di kisaran US$72 per barel melonjak ke level US$82–83 per barel. Menurut Elan, tren kenaikan masih berpeluang berlanjut dalam jangka pendek.

“Ini reaksi pasar yang sangat cepat. Harga crude dan produk turunannya pasti ikut naik, termasuk BBM,” ujarnya.

Elan memperkirakan, stabilisasi harga baru berpotensi terjadi apabila negara-negara produsen utama melakukan intervensi pasokan, misalnya melalui peningkatan kuota produksi oleh OPEC Plus. Namun dalam waktu dekat, tekanan harga dinilai masih akan berlanjut.

Bagi Indonesia, kondisi tersebut menjadi sentimen negatif. Pasalnya, Indonesia masih mengimpor minyak mentah dan BBM dalam jumlah besar, sehingga kenaikan harga global berpotensi memperbesar beban subsidi dan kompensasi energi pemerintah.

“BBM kita banyak disubsidi untuk masyarakat menengah ke bawah. Kalau harga energi naik, otomatis beban subsidi membengkak,” ujar Elan.

Baca Juga: Konflik Timur Tengah, IESR Usul Indonesia Cari Alternatif Sumber Pasokan Minyak

Praktisi migas sekaligus Direktur Utama PT Petrogas Jatim Utama Cendana (PJUC) Hadi Ismoyo menambahkan, Selat Hormuz merupakan choke point sekitar 20% ekspor minyak negara-negara Teluk dan 30% pasokan LNG dunia.

Jika jalur tersebut ditutup, dunia berpotensi kehilangan pasokan hingga 17 juta–20 juta barel per hari.

“Dengan sendirinya harga minyak akan naik signifikan. Saat ini saja harga sudah melonjak dari US$72 per barel ke kisaran US$79 per barel dan masih berpotensi naik lagi,” ujarnya kepada Kontan, Senin (2/3/2026).

Hadi menilai, kenaikan harga minyak global seharusnya berdampak langsung terhadap harga BBM domestik. Namun, penyesuaian harga BBM tidak bisa dilakukan Pertamina tanpa persetujuan pemerintah dan DPR.

Dalam jangka pendek, pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit antara menambah subsidi, menanggung beban di internal Pertamina, atau menyesuaikan harga BBM di tengah tekanan ekonomi.

“Jangka panjangnya, pemerintah perlu mendorong konversi BBM ke gas dengan pembangunan infrastruktur gas secara masif. Sumber daya gas kita jauh lebih besar, lebih efisien, dan lebih bersih,” kata Hadi.

Dari sisi ekonomi makro, ekonom energi Center of Reform on Economics (Core) Muhammad Ishak Razak memperkirakan, potensi penutupan Selat Hormuz dapat mendorong harga Brent naik US$ 10 per barel, bahkan dalam skenario terburuk bisa menembus US$100 per barel.

“Sebagai negara pengimpor minyak mentah dan BBM, dampaknya langsung menaikkan harga pokok penyediaan BBM. Jika harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan, maka anggaran kompensasi akan melonjak cukup besar,” ujarnya kepada Kontan, Senin (2/3/2026).

Baca Juga: Pengiriman Ekspor CPO Terancam, Stok Dalam Negeri Bisa Melonjak

Ia juga mengingatkan, pelemahan nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global akan semakin memperberat biaya pengadaan energi. Sektor-sektor yang paling rentan terdampak antara lain logistik, pangan, konstruksi, dan sektor yang bergantung pada transportasi darat.

Senada, ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai, lonjakan harga minyak memicu efek domino cepat terhadap stabilitas pasokan BBM. Kenaikan harga, premi risiko perang, hingga gangguan pengapalan membuat margin keamanan pasokan semakin menyempit.

“Pemerintah pada akhirnya dipaksa memilih antara menambah kompensasi fiskal, menyesuaikan harga, atau menanggung risiko kelangkaan di titik distribusi tertentu,” ujarnya kepada Kontan, Senin (2/3/2026).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara memperingatkan, eskalasi konflik AS–Iran berpotensi memicu resesi global. Indeks volatilitas global (VIX) tercatat naik sekitar 52% sejak awal 2026.

“Harga minyak bisa menembus US$100–120 per barel. Konsekuensinya, belanja pemerintah berpotensi melebar hingga Rp515 triliun jika harga BBM tidak dinaikkan,” ujar Bhima kepada Kontan, Senin (2/3/2026).

Ia menambahkan, kombinasi kenaikan harga energi, inflasi pangan, dan pelemahan nilai tukar berisiko menekan daya beli masyarakat. “Ini jalur transmisi resesi dari imported inflation yang harus diantisipasi serius oleh pemerintah,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News