Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Havid Vebri
JAKARTA. Rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya masih kontroversial. Selain dinilai sarat kepentingan Jepang, proyek ini juga menyimpan segudang masalah.
Anggota Komisi I DPR Aisyah Amini mengkritik Dubes Jepang Tanizaki Yasuaki yang sibuk melakukan roadshow dengan menemui sejumlah pejabat, mulai dari Presiden Joko Widodo, para menteri hingga Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar guna memuluskan proyek Pelabuhan Cilamaya.
Terlebih dalam kunjungan itu ada ancaman dari Yasuaki terhadap Menteri PPN/Kepala Bappenas Adrinof Chaniago, yang dengan tegas menolak intervensi Jepang. “Kita tolak ancaman apapun. Ini negara kita, kita tidak menjual diri,” kata Aisyah salam siaran persnya kemarin.
Sebelumnya Adrinof mengatakan, ancaman langsung disampaikan Yasuaki, setelah pemerintah memutuskan untuk mengevaluasi sejumlah proyek infrastruktur yang disponsori Jepang, termasuk Pelabuhan Cilamaya. "Dia bilang akan ada konsekuensi ekonomi dan politik untuk hubungan bilateral kedua negara," ujar Andrinof.
Selain menolak intervensi dan ancaman Jepang, Aisyah juga meminta para pejabat berhati-hati. Para pejabat, terutama yang sudah mendapat kunjungan dari dubes, juga harus introspeksi dan melakukan kajian. Dari sana akan terlihat, mengapa pihak Jepang begitu beraninya mencampuri terlalu jauh.
“Apakah memang ada kesalahan administrasi, atau jangan-jangan sudah ada perjanjian bawah tangan,” katanya.
Pengamat energi dari ReforMiner Institute, Pri Agung menilai, produksi minyak dan gas (migas) Blok Offshore Northwest Java (ONWJ) tidak boleh ditutup menyusul adanya rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya, karena akan mengganggu ketahanan energi nasional.
Menurutnya, Pertamina Hulu Energi ONWJ dan negara berpotensi kehilangan pendapatan Rp 130 triliun dan Pertamina EP sebesar Rp 1,4 triliun, kemudian PLN sebesar Rp 5,54 miliar per hari karena pasokan gas ke Pembangkit Muara Karang dan Tanjung Priok terhenti, dan PT Pupuk Kujang Rp 6,1 miliar per hari.
Sementara itu, Ketua Ikatan Umum Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Rovicky Dwi Putrohari mengatakan, pembangunan pelabuhan di Cimalaya baru boleh dilakukan setelah cadangan migas di wilayah itu habis. “Untuk menghabiskan cadangan migas tersebut tidak perlu waktu lama. Setelah cadangan migasnya habis, baru dapat dibangun pelabuhan yang bisa dimanfaatkan selamanya,” kata Rovicky.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
