Transisi Energi Tertunda, Skema JETP Masih Bergantung di Pinjaman Komersial

Sabtu, 21 Februari 2026 / 23:28 WIB

ILUSTRASI. Aksi Gerakan Bersihkan Indonesia untuk Rencana Investasi dan Kebijakan JETP (KONTAN/Fransiskus Simbolon)

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Skema Just Energy Transition Partnership (JETP) yang digadang-gadang menjadi motor percepatan transisi energi Indonesia dinilai belum berjalan optimal. Analis Maybank Securities Jigar Shah menyebut mobilisasi pembiayaan masih jauh dari kebutuhan riil untuk mendukung pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara dan pembangunan energi bersih.

“JETP menghadapi kesenjangan pendanaan yang signifikan. Kebutuhan investasi hingga 2030 mencapai sekitar US$ 66,9 miliar, sementara komitmen awal yang tersedia sekitar US$ 20 miliar. Selain itu, struktur pendanaannya masih terlalu bergantung pada pinjaman komersial,” ujar Jigar.

Skema Just Energy Transition Partnership diluncurkan pada 2022 sebagai bagian dari komitmen internasional untuk membantu Indonesia mempercepat transisi energi. Program ini bertujuan mendanai pensiun dini PLTU batu bara dan meningkatkan kapasitas energi terbarukan.

Namun menurut Jigar, desain pembiayaan yang lebih banyak berbentuk utang komersial berisiko meningkatkan beban ekonomi proyek-proyek transisi. “Pembiayaan lunak (concessional financing) masih terbatas, sehingga risiko finansial proyek tetap tinggi,” katanya.

Selain persoalan pendanaan JETP, hambatan struktural juga menjadi tantangan besar. Menurut riset Maybank, Perusahaan Listrik Negara (PLN) memiliki peran ganda sebagai pembeli sekaligus operator listrik, yang dinilai menciptakan konflik kepentingan dalam integrasi energi terbarukan.

Kebijakan batas harga batu bara domestik juga masih membuat pembangkit fosil relatif lebih murah dibanding energi terbarukan.

Di sisi lain, pasar karbon Indonesia melalui IDX Carbon masih memiliki likuiditas rendah. Sejak diluncurkan pada September 2023, nilai transaksi relatif kecil dan belum memberikan sinyal harga karbon yang kuat bagi industri.

“Kombinasi distorsi harga batu bara, struktur PLN, dan pasar karbon yang belum efektif membuat biaya modal proyek energi terbarukan tetap tinggi,” jelas Jigar.

Di tengah tantangan tersebut, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan sekitar 3.692 GW, cadangan nikel terbesar dunia, serta peluang besar dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dan teknologi carbon capture.

Menurut analisis World Resources Institute (WRI), setiap investasi US$ 1 miliar di energi terbarukan dapat menghasilkan manfaat ekonomi US$ 1,41 miliar dan menciptakan jutaan lapangan kerja.

“Potensi ekonominya sangat besar. Namun tanpa reformasi tata kelola sektor energi dan optimalisasi pembiayaan seperti JETP, momentum ini bisa terhambat,” ujar Jigar.

Ia menekankan keberhasilan transisi tidak hanya bergantung pada regulasi pelaporan ESG yang sudah relatif maju, tetapi juga pada pembenahan mekanisme pembiayaan dan insentif pasar agar energi bersih menjadi pilihan yang lebih kompetitif dibanding bahan bakar fosil.

“Indonesia sudah memiliki fondasi regulasi yang kuat. Tantangannya sekarang adalah memastikan implementasi berjalan efektif dan pembiayaan benar-benar mengalir ke proyek transisi,” tutupnya.