Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Mahalnya harga gas menyebabkan pelaku industri menjerit, sehingga pemerintah mencari cara menurunkan harga gas. Mulai dari mengurangi bagian pemerintah dari hasil penjualan di hulu hingga wacana terbaru membuka keran impor gas.
Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman yang saat ini menjabat sebagai Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kebutuhan gas untuk Indonesia bagian barat seperti Aceh di dapat dari Indonesia timur seperti LNG dari Papua. Maka tidak heran jika harga gas ke end user menjadi mahal.
Untuk itu, pemerintah berencana membentuk zonasi di mana Indonesia bagian barat mendapat gas dari Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur mendapat gas dari wilayah timur. Jika gas untuk Indonesia barat tidak cukup maka bisa menggunakan gas impor. Sementara, gas yang dari Indonesia timur akan diekspor.
"Itu harus kita pikirin kenapa kita tidak impor saja dari somewhere, Malaysia atau Brunei atau timur tengah lebih murah misal US$ 3-US$ 4 per mmbtu. Di regasifikasi di situ, baru dipipakan ke Medan. Sampai di Medan kami hitung-hitung bisa US$ 8 per mmbtu, mengurangi dari US$ 13 per mmbtu . Tapi itu mungkin bisa ditekan lagi US$ 6 per mmbtu," papar Luhut.
Untuk melancarkan wacana tersebut, pemerintah akan membuat regulasi impor gas. "Ya ini lagi di excercise, bagaimana kami sekarang membuat itu lebih efisien, kami bongkar semuanya sekarang," kata Luhut.
Lanjutnya, pemerintah memang tengah mengevaluasi struktur harga agar bisa menekan harga gas bagi industri mulai dari harga gas di mulut sumur hingga pipa transmisi dan distribusi. "Sudah dihitung oleh Pak Wirat (Dirjen Migas) itu sudah bisa di US$ 6-US$ 7 per mmbtu di end user. Tapi ada yang masih US$ 7 per mmbtu. Kami coba per kontrak," jelas Luhut.
Biarpun pemerintah tengah berusaha menurunkan harga gas, namun tidak semua industri bisa mendapatkan harga yang murah. Luhut menyebut harga gas yang murah ini hanya untuk industri yang berdampak langsung kepada rakyat seperti pupuk atau petrokimia.
"Sedang kami list (industrinya). Menperin bisa bilang 11, tapi sementara kami bilang 7 (jenis industri)," imbuh Luhut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
