Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia menargetkan dapat mencapai net zero emission carbon dengan meningkatkan bauran energi baru dan terbarukan (EBT) di masa yang akan datang. Namun, untuk merealisasikan rencana itu dibutuhkan investasi yang besar.
Dadan Kusdiana, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM memaparkan, investasi yang berbasis fosil saat ini sudah tidak ada sehingga dari sisi pendanaan otomatis hanya ada investasi untuk yang sifatnya energi bersih.
Dia mengungkapkan, kebutuhan investasi EBT dalam roadmap yang basisnya on grid di Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, meskipun perhitungannya belum terlalu detail, dibutuhkan Rp 500 triliun untuk mencapai porsi pembangkit listrik berbasis EBT hingga 20 GW.
"Adapun untuk mengejar hingga 2060, dalam hitungan kami, diperlukan Rp 10.000 triliun. Ini hitungan berbasis pengetahuan sekarang," kata dia dalam Press Conference The 4th Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2021 yang diselenggarakan virtual, Senin (20/9).
Baca Juga: Kementerian ESDM canangkan 6 strategi untuk membangun sektor ketenagalistrikan
Proyeksi kebutuhan investasi ini bisa saja berubah mengikuti keekonomian dari komponen EBT. Dadan mencontohkan, harga baterai dari waktu ke waktu berubah, atau harga komponen PLTS juga turun seiring dengan produksinya yang semakin masif.
Dadan mengakui, hampir setiap hari pihaknya kedatangan tamu yang berniat untuk membenamkan uang-nya di proyek EBT.
"Pak Menteri sudah mendapatkan surat misalkan dari Saudi Arabia, Uni Emrat Arab (untuk investasi EBT). Begitu juga, investor dalam negeri sudah sangat banyak yang siap mensukseskan ini," ungkapnya.
Lebih lanjut, Dadan bilang, proyek transisi energi terbarukan tersebut perlu menunggu RUPTL. Tujuannya agar Perpres Energi Baru Terbarukan (EBT) bisa segera diproses.
“Kami selesaikan dulu RUPTL, didalami dulu dari sisi anggaran, apakah perlu APBN atau biaya penggantian. Kemudian kami sounding ke Kementerian Keuangan untuk Perpres Energi Baru Terbarukan (EBT). Ini sudah proses, sebentar lagi RUPTL selesai dibahas, lalu di Kemenkeu hanya dari sisi perhitungan anggaran saja,” kata Dadan.
