Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - MANADO. Vena Energy, salah satu perusahaan pengembang pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) mengapresiasi hadirnya beleid baru yang mengatur soal EBT.
Country Head Vena Energy Arisudono Soerono bilang penghapusan skema skema Built, Own, Operate, and Transfer (BOOT) dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 4 Tahun 2020 membuat return of investment yang diperoleh akan lebih baik.
"Kami tidak perlu lagi memasukkan perhitungan komponen transfer, return akan lebih baik dan bisa menciptakan harga yang kompetitif," ujar Ari ditemui di lokasi PLTS Likupang, Kamis (12/3).
Baca Juga: Megahnya PLTS di NTB, Jonan: Lahan tak produktif bisa hasilkan energi bersih
Kendati demikian, Arie menambahkan pihaknya juga berharap agar Permen tersebut segera diundangkan mengingat adanya sejumlah aturan yang dinilai perlu untuk diundangkan demi mengembangkan pembangkit EBT.
"Seperti penunjukan langsung dan Harga Patokan Tertinggi (HPT). Kami juga berharap pada sisi regulasi khususnya untuk proses lelang," kata Ari.
Ari mencontohkan, dalam proses lelang yang dilakukan oleh negara Malaysia yang disebut dapat menghasilkan harga listrik hingga US$ 5,5 sen/kWh.
Dalam proses lelang tersebut, pemerintah Malaysia langsung melakukan lelang secara bersamaan untuk sejumlah proyek dengan total kapasitas hingga 500 MW.
"Skema itu memungkinkan pengerjaan proyek bersama-sama, padahal tingkat iradiasi untuk PLTS di Malaysia jauh lebih rendah dari Indonesia. Kami harap pemerintah bisa mendukung disitu," ujar Ari.
Asal tahu saja, Permen ESDM No. 4 Tahun 2020 merupakan revisi kedua dari Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa turut menyampaikan pandangannya terkait penerbitan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 4 Tahun 2020.
Menurut Fabby, revisi Permen ESDM No. 50 tahun 2017 sudah ada sejak era Menteri ESDM lama. Ia menilai, revisi tersebut diperlukan untuk memberikan dasar hukum bagi proyek-proyek EBT yang sudah teken kontrak sejak 2017, namun terkendala aspek kemampuan pendanaan karena tidak bankable.
Baca Juga: KEEN dan TGRA cermati efek virus corona terhadap kelangsungan proyek EBT
Hal tersebut merupakan imbas dari masalah soal tarif listrik EBT dan skema Build, Own, Operate, and Transfer (BOOT) di dalam Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 yang dianggap kurang menguntungkan bagi pengembang energi hijau tanah air.
Diharapkan penerbitan Permen ESDM No 4 Tahun 2020 dapat membuat proyek-proyek EBT yang sebelumnya terkendala menjadi lebih bankable dan segera dieksekusi hingga rampung.
“Ada beberapa hal positif dari revisi ini. Misalnya, ketentuan pembelian listrik lewat penunjukan langsung yang diakomodasi dengan sejumlah persyaratan. Demikian juga dengan ketentuan BOOT yang diganti dengan BOO,” ungkap Fabby, Selasa (10/3).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
