Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, Kementerian BUMN ingin melakukan pembenahan Dana Pensiun (Dapen) BUMN. Hal ini dilakukan untuk menjamin hak-hak para pensiunan BUMN.
Pria yang akrab disapa Tiko tersebut ingin tidak ada tindak pidana korupsi yang terjadi pada Dapen BUMN seperti yang pernah terjadi di Asabri ataupun Jiwasraya.
"Jangan sampai kita membereskan Jiwasraya Asabri jangan-jangan Dapen BUMN juga bermasalah. Kita analisa, memang Rasio Kecukupan Dana (RKD) nya beragam. Kalau Bank Mandiri paling bagus karena kita rapihkan, Bank Rakyat Indonesia (BRI) ada masalah dikit sempat di 95 tapi sekarang sudah di atas 100, tapi untuk yang lain-lain RKD nya masih dibawah 70 artinya kan memang ada problem. Pak Erick Thohir minta jangan sampai terjadi seperti Jiwasraya kita rapihkan sekarang," ungkap Tiko saat berbincang bersama Kontan.co.id, Kamis (1/9).
Baca Juga: Ini Kata Kementerian BUMN Terkait Rencana Integrasi Dana Pensiun BUMN
Tiko mengatakan, dugaan tindak pidana pernah terjadi di asuransi BUMN seperti Jiwasraya ataupun Asabri. Makanya dia tak mau Dana Pensiun BUMN lain bernasib sama seperti itu. Dana Pensiun BUMN, menurutnya harus mampu bertanggung jawab kepada hak-hak pensiunan pegawainya sesuai dengan aturan yang berlaku.
Oleh karena itu, Tiko membeberkan rencana yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dalam merapikan Dapen BUMN.
Pertama yaitu mematchingkan antara fitur benefit dengan kemampuan usahanya. Kata Tiko, jangan sampai perusahaan itu menjanjikan yang tidak mampu dibayar seperti Jiwasraya.
"Kita kirim surat ke seluruh BUMN untuk melakukan assessment, hal ini antara benefit yang dijanjikan dengan kemampuan usaha matching atau tidak kalau tidak seperti Jiwasraya bisa direstrukturisasi. Jangan memberikan janji palsu juga kepada karyawan, konotasinya harusnya terbuka aja," kata Tiko.
Poin kedua adalah pengelolaan investasi ke depan, supaya jangan sampai nanti di dana pensiun (Dapen) BUMN terulang. Oleh karena itu, Kementerian BUMN memberikan usulan supaya PT Bahana TCW Investment Management yang mengkordinir.
Baca Juga: Mengelola Dapen BUMN Yang Defisit
Menurut Tiko, Bahana TCW sangat mumpuni dalam mengelola aset Fund Fixed Income. Bahana TCW sebagai koordinator supaya investasinya ini tidak tersesat dalam pengelolaan investasi.
Ketiga, yaitu masalah penegakan hukum. Tiko menuturkan bahwa pihaknya tidak ingin di Dapen BUMN juga ada masalah hukum.
"Bukan untuk gaya-gayaan tetapi untuk memastikan tidak terulang lagi dan kalau memang ada yang melakukan pidana harus kita tindak supaya jangan sampai terjadi seperti Jiwasraya," ujar Tiko.
Tiko menyebut dalam pengelolaan investasi Dapen nantinya akan dibuat koordinator. Pasalnya, Dapen tidak mungkin digabung karena pendirinya beda, pesertanya beda, dan benefitnya berbeda-beda.
"Yang kita akan dilakukan adalah menggarisbawahi benefit supaya tidak terlalu ada yang ngawur-ngawur, misalnya boleh saja benefit naik setiap tapi sesuaikan dengan RKD. Karena ada yang dijanjikan benefitnya naik setiap tahun itu ngaco jadi RKD nya ngaco makanya kita restru benefit benefitnya itu," terangnya.
Danpen BUMN, menurutnya harus mampu bertanggung jawab kepada hak-hak pensiunan pegawai sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemampuan pendirinya juga harus di lihat kuat tidak untuk memopong.
"Kalau pendirinya tidak kuat, kasihan pegawainya nanti dia berharap dengan harapan palsu, perusahaannya sudah likuidasi tidak bertanggung jawab kepada hak pensiunan yang ambil ini selama puluhan tahun," tegas Tiko.
Baca Juga: Ada Rencana Integrasi Dana Pensiun BUMN, Ini Penjelasan Kementerian BUMN
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
