Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Indonesia Smelter and Mineral Processing Association (ISPA) meminta pemerintah menekan besaran royalti feronikel (FeNi) milik PT Antam (Persero) Tbk. Selama ini besarannya 4%. Itu guna menyelesaikan masalah bijih nikel kadar rendah milik Antam yang tidak bisa di eskpor maupun tidak terserap di dalam negeri.
Ketua ISPA, Raden Sukhyar mengatakan, bijih nikel Antam menumpuk lantaran adanya larangan ekspor mineral mentah sejak Januari 2014 silam. "Jadi pemerintah jangan hanya melarang tapi juga memberikan solusi terhadap bijih nikel tersebut," kata Sukhyar, Rabu (21/9).
Apalagi, dengan adanya wacana ekspor terbatas bagi bijih nikel, hal itu akan menimbulkan permasalahan baru. Karena, ekspor tersebut membuat investor meragukan komitmen pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah mineral di dalam negeri. "Ekspor ore merusak tatanan harga dunia. Smelter yang sudah berjalan bagus bisa terganggu," ujarnya.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah yakni menekan besaran royalti FeNi yang diselama ini dipungut sebesar 4%. Menurutnya pungutan tersebut lebih tinggi dibandingkan pelaku nikel lainnya. "Perusahaan lain bayar 2%. Royalti Antam ini harus dikaji kembali," pungkasnya.
Sekretaris Perusahaan Antam, Trenggono Sutioso sebelumnya mengatakan, produksi nikel setiap tahun sebanyak 2 juta ton bijih tertambang. Semenjak 2014 dari jumlah produksi itu maka sekitar 5 juta ton bijih kadar rendah tertambang yang belum dimanfaatkan. Smelter dalam negeri pun tidak menyerap bijih nikel tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
