kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45927,64   6,18   0.67%
  • EMAS1.325.000 -1,34%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Bappenas promosikan skema KPBU dan PINA di Dubai


Rabu, 11 April 2018 / 22:31 WIB
Bappenas promosikan skema KPBU dan PINA di Dubai
ILUSTRASI. Pembangunan infrastruktur


Reporter: Sofyan Nur Hidayat | Editor: Sofyan Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mewakili Pemerintah Indonesia, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro menghadiri acara Annual Investment Meeting (AIM), yaitu suatu forum investasi internasional yang diselenggarakan atas prakarsa dari Menteri Ekonomi United Arab Emirates, di Dubai World Trade Centre, pada 9-10 April 2018.

Forum AIM ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah dan investor dari negara-negara Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika. AIM edisi ke-8 mengusung tema “Linking Developed and Emerging Markets through FDI: Partnerships for Inclusive Growth & Sustainable Development” dan bertujuan untuk mempromosikan strategi dalam menarik investasi asing.

Dalam event tersebut, Menteri Bambang menjadi pembicara pada sesi 8: Public Private Partnership for Public Infrastructure Development. Ia memaparkan peluang investasi di Indonesia. “Indonesia merupakan pasar ekonomi yang potensial di Asia," ungkap Bambang dalam keterangan pers yang diterima Kontan.co.id.

Menurut Bambang, berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia berada pada peringkat 15 dalam perekonomian dunia. Sedangkan berdasarkan sumber dari PWC, Indonesia berada di peringkat keempat dalam perkembangan infrastruktur. Indonesia juga masuk dalam tiga besar negara tujuan investasi yang menarik di Asia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi dan stabil mencapai 5,4% pada tahun 2018. Hingga saat ini, realisasi investasi United Arab Emirates di Indonesia berada di peringkat ke 27, yang meliputi: sektor pertanian, perhotelan, transportasi, kawasan industri, dan telekomunikasi.

Menteri Bambang juga memaparkan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah (PINA) sebagai alternatif pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur publik di Indonesia.

Saat ini terdapat 19 sektor yang ditawarkan pemerintah Indonesia melalui skema KPBU, meliputi: sektor konektivitas, perkotaan, dan sosial. Kementerian PPN/Bappenas telah menginisiasi terbentuknya Kantor Bersama KPBU (PPP Joint Office) sebagai one stop service dan menjadi forum koordinasi antar pemangku kepentingan KPBU di tingkat pemerintah pusat yang beranggotakan tujuh Kementerian/Lembaga.

Saat ini PINA Center yang berada di Kementerian PPN/Bappenas berperan untuk memberikan informasi perkembangan proyek-proyek kepada para investor dalam rangka mewujudkan iklim investasi yang dapat mendorong peningkatan investasi di Indonesia.

“Diharapkan melalui alternatif skema pembiayaan KPBU dan PINA, gap pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat dipenuhi,” pungkas Bambang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Trik & Tips yang Aman Menggunakan Pihak Ketiga (Agency, Debt Collector & Advokat) dalam Penagihan Kredit / Piutang Macet Managing Customer Expectations and Dealing with Complaints

[X]
×