Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri tidak setuju jika PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berada di bawah PT Pertamina. Transparansi dan mafia migas merupakan sorotan utama Faisal Basri dalam rencana pembentukan holding energi oleh Kementerian BUMN.
"Kita tidak tahu apa di Pertamina ada mafia migasnya? Kan dia belum go public, jadi janganlah yang jelek mengakuisi yang bagus. Nah kalau PGN lebih susah dijarah karena go public. Itu kalau akuisisi (PGN oleh Pertamina) adalah logika yang tidak jelas," kata Faisal ketika ditemui dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/8).
Menurutnya, akuisisi PGN oleh Pertamina bukanlah jalan keluar dalam holding bidang energi. Regulasi yang dibutuhkan adalah bagaimana sinergi untuk efisiensi bukan pencaplokan.
"Kalau saya menolak, tidak menganggap itu jalan keluar, yang dibutuhkan adalah regulasi mensinergikan infrastruktur energi yang efisien. Tujuannya yang nyata sebenarnya di sektor bank, harusnya digabung malah tidak dilakukan," pungkasnya.
Menteri BUMN Rini Soemarno sejak April lalu telah menyuarakan rencana pembentukan holding energi dengan Pertamina sebagai induk dan PGN sebagai anak usahanya. Pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pencaplokan ini. Namun, pihak DPR meminta pemerintah merevisi UU migas terlebih dahulu sebelum merealisasikan rencana ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
