Reporter: Eldo Christoffel Rafael | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku industri keramik kian terpukul di tahun ini. Hal ini dipicu oleh bea masuk untuk produk keramik China yang turun dari 20% menjadi 5% karena perjanjian dagang penerapan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA).
Elisa Sinaga, Ketua Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengatakan pengajuan penerapan bea masuk sebagai tindakan pengamanan sementara menunggu proses pengenaan safeguard diselesaikan. Dari catatan Kontan.co.id, Asaki mengajukan safeguard yang diwakili oleh lima perusahaan sebagai petisioner. Hal ini demi kepentingan pengendalian impor.
"Informasi yang kami terima sudah ada peningkatan impor keramik," kata Elisa, Rabu (23/5).
Menurutnya saat bea masuk dari China sebesar 20% berimbas rata-rata impor keramik naik 22% tiap tahunnya. Saat ini diperkirakan ada lonjakan yang lebih tinggi lagi mengingat bea masuk yang turun. "Permintaan dalam negeri pun masih berat karena sektor properti belum berubah permintaan. Kami berharap usai lebaran ini ada kenaikan," jelas Elisa.
Kemperin mencatat, terdapat 58 perusahaan ubin keramik dengan kapasitas terpasang lebih dari 537 juta meter persegi per tahun. Dengan volume tersebut, menempatkan Indonesia sebagai negara penghasil keramik ke enam setelah China, India, Brazil, Spanyol dan Iran. "Tahun lalu kondisi produksi mencapai 350 juta meter persegi dan tahun ini kami perkirakan akan sama," jelas Elisa.
Elisa memperkirakan sudah ada tujuh industri yang saat ini sudah stop produksi tiga minggu sebelum lebaran. Hanya saja belum ada yang sampai menutup produksinya seperti pada 2016. Saat itu perusaahan Maha Keramindo Perkasa, produsen keramik dengan merek Masterina, menghentikan usahanya. "Memang tidak ada yang melapor ke kami bila stop atau lanjut produksi. Tapi kami harap pemerintah bisa mendukung iklim usaha agar industri keramik bisa membaik," jelasnya.
Dukungan tersebut bisa dilakukan dengan menurunkan harga gas yang selama ini membelenggu industri keramik. Menurutnya pemerintah bisa memberikan batasan waktu penurunan hingga industri keramik bisa kondisi pulih. Apalagi harga gas yang tinggi menyebabkan produk keramik dalam negeri sulit bersaing dengan produk impor yang memiliki harga lebih murah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
