Reporter: Noverius Laoli | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit menggandeng lembaga inspeksi yakni PT Sucofindo (Persero) untuk menjamin akuntabilitas, kemudahan dan kepastian pengelolaan dana sawit. Sucofindo akan berperan sebagai lembaga yang memverifikasi untuk memastikan kembali mengenai jenis, volume dan jumlah pungutan dana sawit.
Hal ini dianggap penting dilakukan mengingat ekspor produk kelapa sawit dan turunannya mendekati 60 jenis produk. Setiap jenis produk yang diekspor ini memiliki besaran pungutan yang berbeda-beda.
Direktur Utama BPDP Bayu Krisnamurthi mengatakan, BPDP melakukan kerja sama dengan Sucofindo untuk memastikan kalau informasi atau laporan yang disampaikan eksportir itu benar, baik volume dan jenis produk yang diekspor. Bila informasi volume dan jenis ekspornya sudah diperoleh, maka sudah bisa dihitung berapa besaran pungutan yang harus dibayar eksportir di depan.
"Kalau eksportir misalnya belum membayarkan pungutan, maka Suconfindo tidak bisa merilis Laporan Surveyornya. Dan kalau itu belum ada, maka proses di Bea Cukai juga tidak bisa dilaksanakan," ujar Bayu, Kamis (19/1).
Untuk itu, Bayu bilang pihaknya telah melakukan kerja sama dengan Sucofindo dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU). Dalam kerja sama ini, BPDP memperkirakan total volume ekspor sawit dan produk turunannya tahun ini mencapai 26 juta hingga 27 juta ton yang akan ditangani Sucofindo.
Dengan perhitungan sebesar itu, maka total nilai kontrak yang harus dibayarkan BPDP ke Suconfindo sekitar Rp 120 miliar. Namun ia menjelaskan itu hanyalah angka sementara, karena hitungan pastinya akan ditentukan berapa besaran volume ekspor CPO dan turunnya tahun ini.
Bayu menambahkan, terdapat lima pelabuhan yang menjadi pintu ekspor dominan tahun ini. Pelabuhan tersebut antara lain Pelabuhan Dumai, Belawan, Tanjung Priok, Teluk Bayur, dan Pelabuhan Panjang di Bandar Lampung. Penguatan pelabuhan di Surabaya dan Gresik juga dianggap penting karena banyak produk olahan sawit dari kedua daerah tersebut. Pelabuhan di Surabaya dan Gresik juga menjadi penting karena banyak sekali ekspor produk-produk kemasan menggunakan kontainer.
Selain itu, Bayu juga bilang BPDP akan melibatkan Sucofindo dalam misi dagang ke Pakistan pada tahun ini. Pakistan merupakan negara tujuan ekspor kedua dan ketiga terbesar produk CPO Indonesia setelah China dan India. Namun ada persoalan volume CPO yang diekspor dalam bentuk curah oleh eksportir Indonesia ke importir Pakistan mengalami selisih (dispute) berat. Meskipun sangat kecil tapi bila sudah mencapai jutaan ton juga menimbulkan kerugian bagi importir Pakistan. Nah Sucofindo akan dilibatkan dalam perhitungan cara pengukuran volume ini sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.
Direktur Utama Sucofindo Bachder Djohan Buddin memastikan kalau ekspor CPO dan produk turunannya dapat terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku. Ia berharap tujuan dari kerja sama ini dapat tercapai dan memberikan manfaat bagi semua pihak dan memberikan kontribusi yang penting bagi peningkatan ekspor yang bernilai tambah tinggi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
