Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Postelsiar). Salah satu yang memantik polemik adalah pasal 15, terkait kerjasama over the top (OTT) dengan operator telekomunikasi.
Pengamat hukum telekomunikasi dari PIHI Lawwfirm, Johny Siswadi menilai, merujuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan antar pihak bisa dilakukan secara tertulis maupun tak tertulis. Dalam konteks OTT, layanan mereka tak akan dapat diakses oleh masyarakat jika tidak terhubung jaringan telekomunikasi.
Jika operator telekomunikasi membuka akses menunjukkan antara OTT dan perusahaan telekomunikasi telah terdapat kerja sama. Menurutnya, pasal 15 ayat 1 dalam PP Postelsiar jika dikaitkan logika HukumPerdata menggenai perjanjian, menunjukkan adanya kewajiban kerja sama tertulis antara OTT dan operator telekomunikasi.
”Pemerintah mengatur kerja sama antara OTT dan operator telekomunikasi sehingga bersifat adil, wajar, dan non-diskriminatif. Kerja sama tersebut ditujukan untuk menjaga kualitas layanan,” tegas Johny, yang juga mantan Komisioner Badan Regulasi dan Telekomunikasi Indonesia (BRTI) periode 2018-2020.
Menurutnya kerja sama antara penyelenggara OTT dan penyelenggara telekomunikasi harus diformalkan secara tertulis. Adanya perjanjian formal diharapkan akan memberikan kejelasan hak dan kewajiban bagi para pihak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
