Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. PT Adhi Karya Tbk terus melanjutkan pembangun proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek meskipun kontrak proyek tersebut belum ditandatangi oleh Kementerian Perhubungan.
Emiten berkode ADHI ini masih bisa memanfaatkan dana right issue yang diperoleh tahun lalu untuk mendanai proyek ini sebelum kontrak ditandatangani dan bisa memperoleh pinjaman dari perbankan.
Hingga minggu pertama Oktober, Adhi Karya telah menggelontorkan dana Rp 1,23 triliun untuk pembangunan proyek tesebut. "Progres pembangunan fisik dari tiga lintasan tahap I sudah mencapai 6,52% atau senilai Rp 1,23 triliun," kata Harris Gunawan, Direktur Keuangan pada KONTAN, Selasa (25/10).
Progres pembangunan konstruksi trase Cibubur-Cawang sudah mencapai 12,69% hingga 7 Oktober 2016. Trase Cawang-Bekasi mencapai 4,8% dan lintasan Cawang-Dukuh Atas mencapai 2,92%.
Saat ini, pengerjaan lintasan Cibubur-Cawang sudah dalam pemasangan ultra shape. Sedangkan di trase Cawang Bekasi dalam proses pengerjaan tiang dan di lintasan ketiga baru dalam proses tes boring pile.
Harris mengungkapkan, ADHI akan terus mengebut pengerjaan proyek tersebut meskipun kontrak belum ditandatangani agar bisa beroperasi pada tahun 2019. Menurutnya, kontrak investasi pembangunan proyek tersebut akan segera ditandatangani pada November mendatang.
Walaupun kontrak belum diperoleh namun ADHI sudah mendapat komitmen pembiayaan sindikasi dari bank dan lembaga pembiayaan BUMN. "Setelah kontrak ditandatangani mereka akan segera kuncurkan pinjaman," kata Harris.
Pendatangan kontrak LRT memang terbilang lambat. Padahal groundbreking proyek ini sudah dilakukan sejak September 2015. Menurut Harris, kontrak belum terealisasi lantaran masih dalam pembahasan skema pembayaran.
Kementerian Perhubungan menginginkan pembayaran proyek ini dilakukan selama 10 tahun. Sementara ADHI keberatan karena proyek tersebut akan selesai tahun 2019. Jika masanya seperti itu maka akan memberatkan catatan laporan keuangan perusahaan setelah proyek selesai. "Meskipun yang bayar nanti adalah pemerintah ke bank tapi akan membuat laporan akan membuat laporan keuangan kita jelek, DER kita tinggi sehingga sulit untuk ekspansi lagi." jelas Harris.
Adhi sedang melakukan negosiasi terkait skema pembayaran agar setelah tahun 2019 utang proyek LRT tidak lagi tercatat di laporan keuangan perseroan. Tetapi pembukuannya akan langsung dari Kemenhub kepada perbankan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
