Reporter: Nindita Nisditia | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) menilai, masih ada beberapa hal yang perlu diwujudkan pemerintah untuk mendorong ekosistem kendaraan listrik, khususnya motor listrik di dalam negeri.
Sekretaris Jenderal Aismoli Hanggoro Ananta menjelaskan, infrastruktur terkait motor listrik di Indonesia masih perlu untuk ditingkatkan, seperti memperbanyak charging station atau swap station. Peningkatan jumlah charging station dapat menghindari perasaan was-was masyarakat saat bepergian.
Selain infrastruktur, Hanggoro turut menyinggung masalah komponen kendaraan listrik yang produksinya masih terbatas di dalam negeri, khususnya baterai. Maka itu, dia berharap agar Indonesia ke depannya bisa memproduksi komponen kendaraan listrik seperti baterai dari dalam negeri.
Baca Juga: Subsidi Bus Listrik Belum Jalan, Kemenperin: Lima Produsen Sudah Mendaftar
"Nah kita kan sudah ada battery corporations, kalau bisa juga dipercepat sehingga nantinya kalau di dalam negeri kita sudah bisa bikin baterai sendiri, secara cost bisa turun," imbuh Hanggoro kepada Kontan.co.id, Kamis (31/8).
Hanggoro menambahkan, kerja sama antara perusahaan industri dan pemerintah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait motor listrik perlu dilakukan secara masif.
Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7 triliun untuk pemberian subsidi motor listrik selama 2023 dan 2024.
Hanggoro memastikan, dana yang digelontorkan itu langsung diberikan kepada perusahaan industri terkait, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenprin) Nomor 21 Tahun 2023 yang merupakan perubahan atas Permenperin 06/2023.
Baca Juga: Dampak Subsidi Motor Listrik Bervariasi, Ini Rekomendasi Saham yang Layak Koleksi
"Jadi konsepnya bukan dealer yang menalangi tapi bantuan ini diberikan kepada perusahaan industri. Jadi perusahaan industri yang nanti akan mendapatkan bantuan 7 juta," terang Hanggoro.
Hanggoro menegaskan, dana subsidi yang sudah digelontorkan itu bukan lagi di ranah pemerintah, melainkan Agen Pemegang Merek (APM) atau diler yang bekerja sama dengan APM, sehingga dibutuhkan mekanisme internal dari mereka yang terlibat.
Adapun pemerintah menetapkan pemberian subsidi motor listrik sebesar Rp 1,75 triliun untuk 200.000 motor listrik baru dan 50.000 untuk motor listrik konversi pada tahun 2023. Di tahun depan, anggarannya mencapai Rp 5,25 triliun untuk 600.000 motor listrik baru dan 150.000 motor listrik konversi.
Agar mencapai sasaran, Hanggoro menyebut sosialisasi dan industrialisasi lokal perlu dilakukan secara masif, sehingga akan berdampak juga pada pengurangan harga jual kendaraan listrik di masa mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
