Reporter: Mia Winarti Syaidah | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menuntut pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai bagi perkeretaapian. Desakan anggaran itu guna memenuhi program revitalisasi perkeretaapian yang membutuhkan dana 19 triliun.
Ketua Forum Perkeretaapian MTI Djoko Setijowarno bilang, anggaran perkeretapian selama ini tidak seimbang dengan Backlog perkeretaapian Indonesia yang mencapai hampir 17,4 triliun per tahun anggaran. Sebelumnnya diketahui anggaran sektor perkeretapian kurang dari 1 triliun pertahun, namun setelah terbentuk Ditjen meningkat menjadi 4-5 triliun pertahun anggaran.
Menurut Djoko, masalah anggaran tersebut tidak hanya terletak pada PT Kereta Api Indonesia (KAI), tetapi juga institusi Kementerian Keuangan yang mengatur anggaran tersebut.
Untuk itu menurut Djoko perlu ada terobosan tersendiri mengingat dalam kurun waktu ke depan sektor transportasi akan sangat menentukan kemampuan peningkatan perekonomian nasional.
Dengan menaikan tarif BBM untuk kendaraan pribadi yang selama ini dilakukan pemerintah menurut Djoko tak sepenuhnnya akan mengalihkan masyarakat menggunakan transportasi umum seperti KA dan bus.
Karena itu Djoko menambahkan selama ini sektor perkeretaapian yang tak mendapat BBM subsidi semestinya menjadi prioritas untuk diberikan subsidi tanpa melihat strata atau komoditi yang diangkut seperti halnya moda jalan raya yang semuanya mendapat BBM subsidi tanpa terkecuali.
"Lebih baik negara memberi subsidi transportasi umum saja ketimbang kendaraan pribadi, itu sebagai wujud keberpihakan pemerintah terhadap transportasi rakyat," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
