/2026/08/03/1845927673.jpg "Antisipasi El Nino di 2026, Pemerintah Perkuat Irigasi hingga Asuransi Pertanian")
Reporter: Leni Wandira | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi El Nino kuat pada semester II 2026.
Sejumlah kementerian dan lembaga diminta mengedepankan aksi dini (early action) guna menekan dampak kekeringan berkepanjangan yang berpotensi mengganggu produksi pangan, ketersediaan air, hingga memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, penanganan dampak perubahan iklim tidak lagi dapat dilakukan secara reaktif, melainkan harus berbasis analisis ilmiah, peringatan dini, serta koordinasi lintas sektor.
Baca Juga: Permintaan e-KTP & Paspor Naik, Penjualan Jasuindo Tiga (JTPE) Capai Rp 672,9 Miliar
Menurutnya, pemerintah tengah menyusun respons nasional yang terukur agar risiko terhadap sektor strategis, khususnya pangan, sumber daya air, kesehatan, energi, kehutanan, dan kelautan dapat diminimalkan.
"Kita harus memastikan bahwa respons yang kita bangun tidak lagi bersifat reaktif, melainkan sebuah aksi dini atau early action yang terpadu, terukur, dan berakar kuat pada analisis iklim," ujar Rachmat dalam Dialog Nasional Respons Lintas Sektor Menghadapi Dampak El Nino Kuat Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (4/8).
Rachmat menjelaskan, indikasi dampak El Nino mulai terlihat melalui curah hujan di bawah normal pada periode Juli hingga Oktober 2026. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi ketersediaan air bersih, meningkatkan titik panas dan risiko karhutla, hingga memperbesar ancaman infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat fenomena El Nino kini telah memasuki kategori kuat dengan indeks ENSO mencapai +1,59 dan masih berpotensi meningkat menjadi sangat kuat.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, curah hujan pada Agustus hingga September diperkirakan berada pada kategori rendah hingga sangat rendah.
Fenomena tersebut diperkirakan berlangsung selama sembilan hingga 12 bulan atau hingga sekitar Mei 2027, meski pengaruhnya terhadap Indonesia akan mulai melemah setelah musim hujan tiba pada pertengahan Oktober mendatang.
Menurut BMKG, wilayah yang diperkirakan paling terdampak berada di selatan garis khatulistiwa, seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Sumatera bagian selatan yang diprediksi mengalami musim kemarau lebih panjang dan lebih kering dibandingkan kondisi normal.
Mengantisipasi ancaman terhadap sektor pertanian, Bappenas bersama kementerian dan lembaga menyusun policy brief yang memuat arah respons lintas sektor dalam empat kluster pembangunan utama.
Baca Juga: Petani Kelapa Usul Bahan Baku Susu dari Santan Kelapa Masuk Program MBG
Pada kluster hutan, lahan, dan pertanian, pemerintah mengidentifikasi risiko penurunan produktivitas padi maupun komoditas perkebunan akibat kekeringan.
Untuk mengurangi dampaknya, sejumlah langkah disiapkan, antara lain memperkuat operasi modifikasi cuaca, mengaktifkan sumur bor, memperbaiki jaringan irigasi, menyalurkan benih tahan kekeringan, hingga memperluas perlindungan melalui asuransi pertanian.
Di sisi lain, pemerintah juga melihat peluang optimalisasi budidaya tanaman musim kering seperti palawija, tebu, dan sejumlah komoditas hortikultura sebagai alternatif selama periode kemarau.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas Leonardo A.A. Teguh mengatakan, langkah antisipasi tersebut penting karena tanpa mitigasi dini, kerugian ekonomi nasional akibat perubahan iklim pada sektor-sektor prioritas diperkirakan dapat melampaui Rp 2.000 triliun.
Pada sektor sumber daya air, pemerintah menilai kekeringan berkepanjangan berpotensi menurunkan kapasitas tampungan waduk dan debit sungai sehingga mengganggu pasokan air baku maupun operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
Karena itu, pemerintah menyiapkan pengerukan dan pemeliharaan infrastruktur tampungan air, konservasi daerah aliran sungai, serta operasi modifikasi cuaca untuk menjaga cadangan air.
Di sisi lain, berkurangnya tutupan awan dinilai membuka peluang peningkatan produksi listrik dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, antisipasi terhadap El Nino sebenarnya telah dilakukan sejak beberapa bulan terakhir melalui percepatan pembangunan sumur bor di berbagai daerah.
Baca Juga: Implementasi B50 Belum Jadi Ancaman Ekspor Sawit Tahun Ini
Menurutnya, Kementerian PU bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memanfaatkan teknologi isotop untuk mencari sumber air tanah yang dapat dimanfaatkan sebagai pasokan irigasi saat musim kemarau. "Supaya kemudian swasembada pangan di 2026 dan 2027 tetap bisa terjaga," ujar Dody.
Selain sektor pertanian dan sumber daya air, pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi di bidang kesehatan melalui penguatan surveilans penyakit sensitif iklim, peningkatan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan, serta penyediaan air bersih di fasilitas pelayanan kesehatan.
Sementara pada sektor perikanan, pemerintah akan menyusun kalender produksi, memanfaatkan data oseanografi, serta memperkuat pendampingan teknologi budidaya untuk meminimalkan dampak perubahan suhu dan kualitas perairan, sekaligus memanfaatkan potensi peningkatan hasil tangkapan ikan pelagis akibat fenomena upwelling.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_22072614202900.jpg)
