Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebagai upaya untuk mengatasi lonjakan harga pangan menyambut Hari Natal dan Tahun Baru, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mendesak pemerintah agar memastikan pasokan bahan pangan mencukupi sejak November.
Ketua Umum Ikappi Abdullah Mansuri mengatakan, biasanya harga beberapa komoditas pangan akan mulai menunjukkan kenaikan pada pertengahan November hingga akhir November. Setelah itu, puncak kenaikan harga akan terjadi pada 15 hingga 20 Desember.
Baca Juga: Harga pangan berpotensi meroket di akhir tahun, begini persiapan pemerintah
"Biasanya kenaikan mulai terjadi di November. Bila di awal Bulan kenaikan harga bisa diantisipasi, maka sampai pertengahan Desember itu akan lebih mudah," ujar Abdullah kepada Kontan.co.id, Rabu (13/11).
Dia menambahkan, sebaiknya pemerintah melakukan pendataan berapa perkiraan hasil produksi pangan di Indonesia, paling tidak selama tiga bulan ke depan, sehingga kenaikan harga bisa diantisipasi karena permintaan melonjak.
Abdullah menjelaskan, biasanya pada Natal dan Tahun Baru, komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain beras, minyak goreng, gula, bawang merag, bawang putih, daging ayam, cabai, telur, daging sapi.
"Inilah yang harus diantisipasi baik harga maupun stok," tuturnya.
Baca Juga: Pemerintah telah tunjuk firma hukum untuk gugat Uni Eropa di WTO
Untuk menstabilkan harga, Abdullah menyarankan agar pemerintah melibatkan seluruh stakeholder, baik dari sisi hingga hulu, mulai dari petani hingga pedagang. Dengan keterlibatan semua pihak, dia meyakini kenaikan harga di Desember dan Januari bisa teratasi.
Baca Juga: Antisipasi kenaikan harga jelang Natal, Kemendag lakukan penetrasi pasar 15 provinsi
Sementara itu, untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan melakukan rapat koordinasi daerahmulai minggu kedua November hingga minggu kedua Desember.
Juga pemerintah harus melakukan pemantauan dan penetrasi pasar di 121 pasar di 15 provinsi pada 16 Desember hingga 20 Desember 2019.
Baca Juga: BKPM: Ada potensi investasi Rp 700 triliun yang terkendala aturan domestik
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
