kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45903,33   4,58   0.51%
  • EMAS1.313.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Antrean solar subsidi terjadi di Kalimantan


Jumat, 10 Agustus 2012 / 17:33 WIB
Antrean solar subsidi terjadi di Kalimantan
ILUSTRASI. Warga menggunakan masker saat beraktivitas di ruangan tertutup di Jakarta, Senin (31/5). ./pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/31/05/2021.


Reporter: Dina Farisah | Editor: Asnil Amri

JAKARTA. Antrean solar subsidi masih terjadi di Kalimantan. Bahkan, antrean mencapai 500 meter. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, GTM Insani di Jakarta, Jumat (10/8).

Ia mengatakan, antrean kendaraan terbanyak di SPBU tersebut adalah kendaraan jenis truk. Sementara itu, pihaknya mengaku kesulitan dalam pengawasan penyalahgunaan solar subsidi tersebut.

"Pengawasannya sulit. Meskipun polisi juga sudah dikerahkan untuk menjaga SPBU itu," jelas Insani kepada KONTAN, Jumat (10/8).

Menurutnya, pengawasan truk sulit karena yang terjadi adalah pengisian berkali-kali di SPBU berbeda. Hingga kini, pihaknya belum menemukan solusi atas antrean tersebut. Meskipun terjadi antrean, sejauh ini SPBU di Kalimantan masih bisa mencukupi kebutuhan truk.

Menanggapi antrean itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini membantah informasi tersebut. Ia tidak percaya masih terjadi antrean di sejumlah SPBU di Kalimantan.

Menurutnya, Pertamina sudah memberikan solar dalam jumlah yang cukup, bahkan melebihi kebutuhan. "Bohong, Pertamina mengaku sudah handle, malah jumlahnya lebih," kata Rudi.

Rudi menduga, antrean terjadi akibat penyalahgunaan. Solar yang seharusnya dibawa ke SPBU justru dijual ke orang lain.

Ia juga merasa tidak perlu adanya pengawasan tambahan. Sebab, Kalimantan sudah memiliki polisi dan jaksa sendiri. Pemerintah pusat tidak ingin terlibat. Menurutnya, harus ada sanksi jika pengawasan tidak berjalan efektif, yaitu harus diambil langkah tegas terhadap penegak hukum. "Kalau pengawasan tidak efektif ya berarti polisinya ditangkap," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×