Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Yudho Winarto
"Barang, peralatan dan tenaga ahli yang berasal dari negara produsen teknologi mengalami keterlambatan dalam penyelesaian dan pengirimannya," terang Yunus.
Tambahan smelter baru pada tahun ini pun dipastikan berkurang dari rencana awal. Semula Kementerian ESDM menargetkan akan ada tambahan 4 smelter baru yang beroperasi di tahun ini. Namun, yang masih memungkinkan untuk bisa beroperasi tahun ini hanya ada 2 smelter.
Kedua smelter tersebut adalah smelter FeNi Aneka Tambang (Antam) dan smelter timbal PT Kapuas Prima Coal (KPC), yang dijadwalkan bisa selesai dalam periode Kuartal III atau Kuartal IV tahun ini.
"Untuk target 2020 dari 4 smelter menjadi 2, yaitu KPC dan Antam. Dua lainnya mundur ke tahun depan," sebut Yunus.
Secara keseluruhan, target capaian smelter hingga tahun 2022 pun meleset dari target. Berdasarkan hasil evaluasi atas kewajiban yang harus dilaksanakan para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Yunus mengatakan bahwa ada 4 smelter yang tidak memenuhi kewajiban dan kelanjutan proyeknya tidak jelas.
Sehingga, target dikurangi dari 52 menjadi 48 smelter. "Karena 4 smelter tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban. Tidak hanya kewajiban progresnya yang tidak terpenuhi, tapi juga kewajiban lainnya seperti laporan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya)," ungkap Yunus.
Baca Juga: Hilirisasi pertambangan banyak yang tertunda, berikut alasannya
Yunus memang tidak membeberkan secara detail proyek smelter dari perusahaan mana saja yang tidak melanjutkan pengerjaan. Yang jelas, 4 smelter itu terdiri dari 3 smelter nikel dan 1 smelter pasir besi.
Saat ini, sudah ada 17 smelter yang beroperasi. Terdiri dari 11 smelter nikel, 2 smelter bauksit, 1 smelter besi, 2 smelter tembaga, dan 1 smelter mangan. Berarti, masih ada 31 proyek smelter yang saat ini dalam proses pengerjaan.
Target operasional smelter yang awalnya dijadwalkan paling lambat tahun 2022 bakal mundur setahun ke 2023. Beruntung, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 atau UU Minerba yang baru masih memberi ruang untuk hal tersebut. "Sesuai UU No. 3 Tahun 2020, sampai dengan 2023," kata Yunus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
