/2024/10/28/1941887625.jpg "APINDO Soroti Regulasi hingga Kepastian Hukum Jadi Penghambat Iklim Investasi")
Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kalangan pengusaha menilai persoalan utama iklim investasi di Indonesia masih berkutat pada ketidakstabilan regulasi, birokrasi perizinan, hingga lemahnya kepastian hukum yang memengaruhi kepercayaan investor.
Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia Danang Girindrawardana mengatakan hambatan investasi saat ini tidak semata disebabkan kondisi global, tetapi juga persoalan struktural di dalam negeri yang belum terselesaikan.
“Ada tiga hal utama di aspek regulasi, yaitu pertama ketidakstabilan kebijakan, ini rentan berubah dan mengakibatkan lambatnya proses perizinan berjenjang dan duplikasi dari tingkatan dan antar kewenangan kementerian dan lembaga,” ujar Danang, Kamis (14/5).
Baca Juga: Pelemahan Rupiah Tekan Material Impor, Metropolitan Land (MTLA) Fokus Jaga Efisiensi
Selain itu, ia menyoroti sistem layanan perizinan elektronik yang dinilai belum optimal. Menurutnya, belum adanya mekanisme auto approval saat pejabat terkait terlambat mengeluarkan keputusan membuat proses investasi berjalan lambat dan menambah ketidakpastian bagi pelaku usaha.
Danang juga menilai aspek kepastian hukum menjadi persoalan serius bagi investor. Perubahan kebijakan yang terlalu cepat dinilai membuat dunia usaha kehilangan daya prediktabilitas untuk melakukan ekspansi maupun membuka fasilitas produksi baru.
Ia mencontohkan masuknya produk impor jadi yang membanjiri pasar domestik turut menekan industri manufaktur nasional. Dalam 10 tahun terakhir, menurut dia, berbagai sektor seperti tekstil, elektronik, bahan bangunan, hingga produk rumah tangga mengalami tekanan berat akibat kondisi tersebut.
Di sisi lain, Danang menilai struktur Kabinet Merah Putih yang lebih besar sejauh ini belum mengurangi efektivitas birokrasi. Bahkan, menurut dia, penambahan kementerian justru membuat fokus penanganan urusan menjadi lebih spesifik.
“Pak Prabowo telah mampu membuktikan bahwa itu tidak mengurangi efektivitas birokrasi, justru menambah fokus urusan,” katanya.
Meski demikian, ia melihat masih ada persoalan koordinasi dan sinergi antara eksekutif dengan yudikatif yang memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha. Beberapa penindakan hukum terhadap kebijakan pada periode sebelumnya dinilai turut memengaruhi rasa aman investor dalam menjalankan bisnis di Indonesia.
Baca Juga: Penjualan Zyrexindo (ZYRX) Naik pada Awal 2026, Laptop Produktivitas Jadi Penopang
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
