Apindo: Tarif Tambahan AS Tekan Daya Saing Ekspor, Industri Padat Karya Paling Rentan

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penetapan tarif tambahan sebesar 10% oleh Amerika Serikat (AS) terhadap produk asal Indonesia dinilai akan memberikan tekanan terhadap daya saing sejumlah komoditas ekspor nasional, terutama industri manufaktur padat karya yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasar AS.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan, sektor-sektor yang paling sensitif terhadap kebijakan tersebut adalah industri berorientasi ekspor seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, hingga mesin dan peralatan listrik.

"Berdasarkan struktur ekspor nonmigas Indonesia ke AS pada 2025, lima kelompok produk terbesar adalah mesin dan peralatan listrik, barang rajutan, alas kaki, pakaian jadi bukan rajutan, serta lemak dan minyak nabati maupun hewani," ujar Shinta kepada Kontan, Jumat (24/7/2026).

Baca Juga: Industri Baja Butuh Penegakan Pajak demi Persaingan yang Sehat

Menurutnya, industri TPT, pakaian jadi, dan alas kaki memerlukan perhatian khusus lantaran merupakan sektor padat karya yang selama ini menjadikan AS sebagai salah satu tujuan ekspor utama.

Meski demikian, Shinta menilai dampak tarif tidak akan dirasakan secara merata oleh seluruh komoditas. Sebab, sejumlah produk masih berada dalam pembahasan untuk memperoleh product exclusions atau pengecualian tarif dalam proses negosiasi perdagangan antara Indonesia dan AS.

"Oleh karena itu, dunia usaha masih menunggu hasil akhir implementasi kebijakan tersebut sebelum dapat mengukur dampaknya secara lebih pasti," katanya.

Selain besaran tarif, lanjut Shinta, daya saing ekspor Indonesia juga akan ditentukan oleh faktor lain, seperti keandalan rantai pasok, kepastian pasokan bahan baku, kualitas produk, serta kemampuan memenuhi standar pasar internasional.

Di sisi lain, penerapan tarif tambahan tersebut berpotensi memengaruhi keputusan bisnis pelaku usaha, khususnya pada industri padat karya yang bergantung pada pasar ekspor.

Shinta mengatakan perusahaan akan lebih berhati-hati dalam menyusun rencana produksi, melakukan ekspansi kapasitas, maupun merealisasikan investasi baru. Apabila kondisi tersebut berlangsung dalam jangka panjang, utilisasi kapasitas produksi dan penyerapan tenaga kerja berpotensi ikut terdampak.

"Bagi sektor padat karya seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, furnitur, maupun beberapa subsektor manufaktur lainnya, keberlangsungan akses pasar ekspor memiliki kaitan langsung dengan utilisasi kapasitas produksi serta penyerapan tenaga kerja," ujarnya.

Karena itu, Apindo berharap pemerintah dapat terus mengintensifkan negosiasi dengan Pemerintah AS agar pembahasan mengenai product exclusions segera memperoleh kepastian. Menurut Shinta, hasil negosiasi tersebut akan sangat menentukan daya saing sejumlah komoditas ekspor Indonesia di pasar AS.

Meski menghadapi tambahan tarif, Apindo menilai posisi Indonesia masih relatif lebih baik dibandingkan sebagian besar negara lain yang turut dikenai kebijakan serupa.

Berdasarkan komunikasi Pemerintah Indonesia dengan United States Trade Representative (USTR), Indonesia bersama lima mitra dagang lainnya dikenakan tarif tambahan sebesar 10%, lebih rendah dibandingkan 54 negara lain yang dikenakan tarif sebesar 12,5%.

"Hal ini menunjukkan Indonesia memiliki starting point yang relatif lebih baik dalam proses implementasi Section 301. Namun dunia usaha tetap menunggu kepastian atas berbagai product exclusions karena hal tersebut akan sangat menentukan dampak akhirnya terhadap daya saing ekspor Indonesia," tutur Shinta.

Selain melanjutkan diplomasi ekonomi, Apindo juga meminta pemerintah mempercepat reformasi struktural di dalam negeri. Menurut Shinta, perubahan lanskap perdagangan global membuat investor tidak lagi hanya mempertimbangkan besaran tarif, tetapi juga kualitas ekosistem investasi.

Karena itu, kepastian hukum, penyederhanaan regulasi, efisiensi logistik, biaya energi yang kompetitif, percepatan perizinan, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu terus diperkuat agar Indonesia tetap menarik sebagai basis produksi dan investasi.

Apindo juga mendorong pemerintah memperluas diversifikasi pasar ekspor melalui berbagai perjanjian perdagangan internasional agar ketergantungan terhadap pasar AS dapat dikurangi.

Di tengah tantangan tersebut, Shinta menilai prospek perdagangan Indonesia dengan AS masih memiliki ruang untuk bertumbuh. Ia mencatat nilai ekspor Indonesia ke AS pada 2025 mencapai US$ 30,96 miliar atau meningkat 16,65% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara sepanjang Januari-Mei 2026, ekspor masih tumbuh 5,13% secara tahunan menjadi US$ 12,73 miliar.

"Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan hanya terletak pada besaran tarif, melainkan pada kemampuan Indonesia menjaga market access, menarik investasi baru, memperkuat kapasitas manufaktur nasional, serta meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global," pungkasnya.

Sebagai informasi, Pemerintah Amerika Serikat menetapkan tarif tambahan sebesar 10% terhadap Indonesia dalam kebijakan Section 301 yang menyasar negara-negara terkait penerapan larangan impor barang hasil kerja paksa (forced labour). Tarif tersebut mulai berlaku pada 24 Juli 2026. Indonesia termasuk enam mitra dagang yang dikenakan tarif 10%, sementara 54 negara lainnya dikenakan tarif sebesar 12,5%.

Baca Juga: MK Putuskan Kuota Internet Tak Boleh Hangus, Ini Respon YLKI

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News