Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Handoyo .
Yunus pun mengatakan, pemerintah saat ini sedang membentuk aturan tugas (satgas) untuk melakukan pengawasan terhadap transaksi jual-beli bijih nikel dari penambang kepada smelter.
Satgas ini bertujuan untuk memastikan implementasi Permen ESDM No. 11/2020 bisa berjalan. Dia menargetkan, Satgas ini bisa segera terbentuk dan mulai bulan depan sudah bisa menjalankan tugasnya dalam mengawasi transaksi bijih nikel di smelter agar mengacu pada HPM.
Dari hasil pengawasan satgas ini, Yunus menegaskan bahwa pemerintah pun bakal memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar. "Oh iya, (bulan depan) sudah bisa berjalan dan tegas Mungkin baru bulan depan akan keluar sanksi-sanksi tersebut," sambung Yunus.
Namun, Meidy mengatakan bahwa Satgas tersebut belum tentu akan berjalan efektif. Apalagi menurutnya, Satgas tersebut diisi oleh Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang semuanya merupakan perwakilan dari pemerintah.
Baca Juga: Cegah transaksi di bawah HPM, pemerintah bentuk satgas awasi jual-beli bijih nikel
"Satgas orang pemerintah semua, hanya menerima data yang disampaikan. Datanya faktual nggak? intinya kan fakta di lapangan seperti apa," sebutnya.
Meidy menegaskan, para penambang meminta agar pemerintah bisa tegas agar tata niaga dan harga nikel domestik sesuai Permen ESDM No. 11/2020 bisa diterapkan. "APNI hanya meminta pemerintah tegas, sudah ada aturan, sudah ada Permen, kok smelter lebih galak dari aturan yang sudah ditetapkan pemerintah," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
