kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.781.000   -38.000   -2,09%
  • USD/IDR 16.565   165,00   0,99%
  • IDX 6.511   38,26   0,59%
  • KOMPAS100 929   5,57   0,60%
  • LQ45 735   3,38   0,46%
  • ISSI 201   1,06   0,53%
  • IDX30 387   1,61   0,42%
  • IDXHIDIV20 468   2,62   0,56%
  • IDX80 105   0,58   0,56%
  • IDXV30 111   0,69   0,62%
  • IDXQ30 127   0,73   0,58%

APTI: Industri tembakau tetap dibutuhkan negara untuk penanggulangan corona


Senin, 30 Maret 2020 / 12:49 WIB
APTI: Industri tembakau tetap dibutuhkan negara untuk penanggulangan corona
ILUSTRASI. Petani memanen tembakau di Cilaja, Desa Girimekar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/2/2019). APTI menyebut industri tembakau tetap dibutuhkan negara untuk penanggulangan corona. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc.


Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi

Karenanya, Agus meminta pemerintah sudah semestinya berlaku adil memperlakukan multi stakeholders pertembakauan yang jasanya terhadap penerimaan negara sangat besar. "Terutama disaat ekonomi sedang turun karena pandemi COVID-19, para pemangku kepentingan sektor pertembakauan butuh perhatian pemerintah," tegasnya. 

Lebih lanjut Parmuji mengatakan, di saat situasi seperti sekarang ini, adanya wabah corona, program pencegahan stunting, dan masih banyak lagi, negara butuh duit dari tembakau untuk progam penanggulangan kesehatan masyarakat. Di situlah besarnya kontribusi sektor pertembakauan. 

Baca Juga: Penggunaan ruang disinfeksi tidak direkomendasikan oleh tim pakar Covid-19

"Paling tidak hal ini untuk membuka hati mereka kalau dari tembakau yang selalu disudutkan tapi bisa membantu menangani masalah darurat negara," terangnya.

Sementara itu, ketua Gabungan Perusahaan Rokok (GAPERO) Surabaya, Sulami Bahar mendukung langkah pemerintah menggunakan dana bagi hasil cukai (DBHC) untuk penanggulangan virus Covid-19.

"Kami sangat mendukung dengan kebijakan pemerintah yang bertujuan menyelamatkan nyawa manusia dari virus yang mematikan itu," kata Sulami.

Baca Juga: Larangan mudik masih belum efektif, Jokowi: Perlu langkah yang lebih tegas

Bahkan, Sulami mengusulkan agar pemerintah juga mengalokasikan dana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk upaya penanganan virus corona. "Namun kalau boleh memberikan masukan ke pemerintah sebaiknya dana PDRD juga bisa dialokasikan juga," kata Sulami. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Procurement Economies of Scale (SCMPES) Brush and Beyond

[X]
×