Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Seiring dengan diterbitkannya revisi PP No 23/2010 tentang larangan ekspor mineral mentah per 12 Januari, arus bongkar muat barang tambang di pelabuhan Tanjung Priok diprediksi akan turun.
Asosiasi Perusahaan Pelayaran Indonesia (INSA) memperkirakan, akan terjadi penurunan arus sekitar 30% hingga 40%. “Sudah pasti turun itu, tidak mungkin pembangunan smelter dilakukan mendadak,” kata Suyono, Anggota Bidang Angkutan Kontainer INSA akhir pekan lalu.
Ia mengaku, pesimis dengan larangan impor bahan mentah yang dikeluarkan pemerintah itu. Menurut Suyono, saat ini saja jumlah smelter yang tersedia belum bisa mengakomodir bahan mentah yang ada.
Apalagi untuk membangun smelter diperlukan waktu paling sedikit 1 tahun. Kata dia, dengan alasan itu sudah bisa diprediksi adanya penurunan aktivitas di pelabuhan.
Menurut Suyono, kebijakan pemerintah itu akan berdampak di sektor nikel dan emas. Hanya saja, saat ditanya potensi kerugian yang akan ditanggung, ia belum bisa memperkirakannya.
Menurutnya, perhitungan kerugian harus disesuaikan dengan besaran harga masing-masing komoditasnya.
Meski aktivitas di pelabuhan akan turun, sejumlah pengusaha kapal pengangkutan barang tambang mengaku kinerjanya tak terpengaruh.
Theo Lekatompessy, Dirut PT Humpiss Intermoda Transportation Tbk mengaku, perusahaannya sudah tidak fokus lagi pada pengangkutan barang tambang. Sebab, perusahaan sudah lebih mengalihkan sektor bisnisnya sejak terjadi ketidakpastian harga sejumlah barang komoditas. “Kami shift ke angkutan gypsum, semen, cooper slack sehingga aman dari regulasi baru,” kata Theo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
