/2026/01/11/479928029.jpg "Asosiasi Baru AMDATARA Resmi Berdiri, Perkuat Tata Kelola Industri AMDK")
Reporter: Leni Wandira | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) memiliki wadah asosiasi baru dengan terbentuknya Perkumpulan Usaha Air Dalam Kemasan Nusantara (AMDATARA).
Asosiasi yang resmi berdiri pada Desember 2026 ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola industri melalui kolaborasi, kepatuhan regulasi, dan agenda keberlanjutan.
Ketua Umum Terpilih AMDATARA, Karyanto Wibowo, menyampaikan bahwa pembentukan AMDATARA merupakan respons atas kebutuhan akan wadah resmi yang mampu menyatukan pelaku industri dalam menghadapi berbagai tantangan struktural.
Menurutnya, asosiasi ini diharapkan menjadi katalisator bagi kemajuan industri AMDK nasional.
“Sebagai Ketua Umum, saya yakin AMDATARA akan menjadi katalisator bagi kemajuan industri AMDK, dengan fokus pada kolaborasi, integritas, dan keberlanjutan,” ujar Karyanto dalam keterangannya, Minggu (11/1/2026).
Baca Juga: RFCC Complex Jadi Tulang Punggung RDMP Kilang Balikpapan
Ia menegaskan AMDATARA diposisikan sebagai rumah bagi industri AMDK yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan. Melalui asosiasi ini, pelaku usaha didorong membangun kolaborasi yang solid, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta mendorong inovasi guna menjaga kualitas produk dan kontribusi positif terhadap lingkungan serta masyarakat.
Ke depan, AMDATARA akan berperan sebagai platform kolaborasi antaranggota, advokasi kebijakan dengan pemerintah, edukasi publik mengenai hidrasi sehat, sumber daya air, serta pengelolaan sampah kemasan.
Selain itu, asosiasi ini juga mendorong standardisasi kualitas melalui penerapan SNI dan sertifikasi, penguatan investasi, serta transformasi industri menuju era 4.0 dengan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dan sinergi lintas sektor.
AMDATARA didukung puluhan perwakilan anggota dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, serta sejumlah wilayah lainnya.
Baca Juga: Pertamina Ungkap Investasi RDMP Balikpapan Tembus Rp 123 Triliun
Pembentukan AMDATARA mendapat sambutan positif dari Kementerian Perindustrian. Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Merrijantij Punguan Pintaria, berharap kehadiran asosiasi ini mampu mensinergikan pelaku industri AMDK dengan kebijakan pemerintah.
“Saya berharap melalui kolaborasi yang konsisten, kita dapat mendorong transformasi menuju industri yang berkelanjutan, berdaya saing, dan memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan industri AMDK memiliki efek berganda yang luas terhadap perekonomian nasional, mulai dari sektor transportasi, ritel, hingga industri pendukung lainnya.
“Karenanya, kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para pelaku usaha industri AMDK yang telah ikut berperan serta mengembangkan sektor industri minuman,” ucapnya.
Secara industri, sektor AMDK nasional terus menunjukkan ekspansi. Nilai pasar industri ini telah mencapai puluhan triliun rupiah per tahun dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 5–8% per tahun.
Baca Juga: Diversifikasi, Diamond Citra (DADA) Masuk ke Segmen Rumah Tapak Lewat Akuisisi PKSI
Sejak berdiri pada 1973 dengan satu pabrik berkapasitas 6 juta liter per tahun, industri AMDK berkembang menjadi 707 pabrik dengan lebih dari 2.000 merek dan total kapasitas produksi mencapai 47 miliar liter per tahun.
Industri AMDK menyerap sekitar 46.000 tenaga kerja langsung dan berkontribusi terhadap ekspor sektor makanan dan minuman, dengan tingkat utilisasi produksi berada di atas 70% dalam lima tahun terakhir.
Didorong oleh pertumbuhan penduduk, urbanisasi, perubahan gaya hidup, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, AMDK menjadi solusi utama penyediaan air minum yang aman dan higienis, khususnya pada segmen air mineral, air mineral alami, dan air demineral sesuai regulasi BPOM.
Meski demikian, industri AMDK menghadapi tantangan yang semakin kompleks, antara lain penerapan SNI wajib, persepsi publik terkait pengelolaan sumber daya air, regulasi migrasi BPA pada kemasan, ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah, pengelolaan sampah kemasan, penerapan Extended Producer Responsibility (EPR), pajak air, serta persaingan pasar yang ketat. Selain itu, industri juga dituntut beradaptasi dengan tren ekonomi sirkular, digitalisasi, dan sertifikasi halal.
Selanjutnya: Ditjen Pajak Perluas Jaring Pajak, SP2DK Kini Jangkau Wajib Pajak Belum Terdaftar
Menarik Dibaca: 12 Kebiasaan di Malam Hari yang Bikin Susah Kurus, Apa Saja?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
