/2025/07/29/286518591.jpg "Bahlil Bantah Mandatori B50 Ganggu Pasokan Minyak Goreng")
Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan rencana penerapan mandatori biodiesel 50% (B50) tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng di dalam negeri.
Pasalnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah opsi untuk menjamin ketersediaan bahan baku minyak sawit mentah (CPO) baik untuk kebutuhan energi maupun konsumsi rumah tangga.
“Enggak ada (isu gangguan minyak goreng),” kata Bahlil di Jakarta, Selasa (28/10).
Bahlil menjelaskan, pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penerapan Domestic Market Obligation (DMO) sawit sebagai salah satu langkah pengamanan pasokan CPO untuk program B50. Skema tersebut akan diatur bersamaan dengan pengendalian ekspor dan peningkatan produksi sawit nasional.
Baca Juga: EATS Gandeng OttoDigital Hadirkan OttoCash, Tingkatkan Efisiensi Transaksi Karyawan
"Ini kan persoalannya adalah kalau kita memakai B50, ekspor kita yang kita kurangi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Termasuk dalamnya adalah DMO. Atau yang kedua, kita meningkatkan produksi dengan intensifikasi. Yang ketiga kita menambah lahan," kata Bahlil di Jakarta, Selasa (28/10).
Sebagai informasi, program B50 merupakan kelanjutan dari mandatori biodiesel B35 yang telah berjalan sebelumnya. Program ini menargetkan pencampuran 50% minyak sawit dalam bahan bakar jenis solar dan ditargetkan mulai diterapkan pada semester II-2026. Kebutuhan CPO untuk mendukung B50 diperkirakan mencapai sekitar 19 juta ton per tahun.
Hingga kini, program B50 telah melewati tiga tahap uji coba, termasuk pada mesin kapal, kereta api, dan alat berat. Namun, uji final masih diperlukan dan diperkirakan memakan waktu tambahan sekitar enam hingga delapan bulan sebelum program siap diimplementasikan penuh.
Di sisi lain, kelompok petani sawit yang tergabung dalam Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menolak rencana pemerintah menaikkan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50. Kebijakan ini dinilai berpotensi menekan pasokan bahan baku untuk industri pangan dan menggerus kesejahteraan petani sawit rakyat.
Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto mengatakan, peningkatan campuran biodiesel hingga 50% akan meningkatkan serapan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di sektor energi. Imbasnya, pasokan untuk industri minyak goreng dan pangan dikhawatirkan menipis.
"Kalau konsumsi sawit untuk biodiesel terus dinaikkan, otomatis pasokan untuk industri minyak goreng dan pangan akan menipis. Ini akan menekan pelaku industri dan masyarakat karena harga minyak makan bisa naik lagi. Pemerintah perlu hati-hati dan tidak hanya melihat sisi energi,” ujar Mansuetus Darto dalam siaran pers, Senin (27/10)
Selain soal pasokan pangan, POPSI juga menyoroti beban subsidi biodiesel yang bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Menurut Darto, porsi dana BPDPKS untuk petani saat ini masih kecil dibandingkan subsidi biodiesel.
“Selama ini hampir 90% dana BPDPKS digunakan untuk subsidi biodiesel, sementara program bagi petani hanya sekitar 8%. Kalau subsidi terus ditambah, nasib petani makin terpinggirkan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Apkasindo Perjuangan sekaligus anggota POPSI, Alpian Arahman menambahkan, peningkatan konsumsi domestik CPO juga bisa menurunkan volume ekspor. Padahal, pungutan ekspor menjadi sumber utama pendanaan BPDPKS untuk subsidi biodiesel.
“Kalau pasar domestik menyerap lebih banyak CPO, ekspor pasti berkurang. Padahal dana BPDP untuk subsidi biodiesel itu berasal dari pungutan ekspor. Ini kontradiktif, kebutuhan subsidi naik, tetapi sumber dananya malah turun,” jelas Alpian.
Ia juga mengingatkan, bila pemerintah memilih menaikkan pungutan ekspor untuk menutup kebutuhan subsidi, dampaknya akan langsung dirasakan petani.
"Setiap kenaikan pungutan ekspor sebesar US$50 per ton CPO bisa menurunkan harga TBS petani sekitar Rp45 per kilogram. Kalau pungutan dinaikkan lagi, petani yang paling menderita,” ujarnya.
Melihat kondisi tersebut, POPSI mendesak pemerintah menyeimbangkan kembali alokasi dana BPDPKS agar tidak terlalu berat ke industri energi. Darto menilai program peremajaan sawit rakyat, penyediaan bibit unggul, dan infrastruktur kebun harus menjadi prioritas.
Baca Juga: Moncer, Pakuwon Jati (PWON) Catat Pendapatan Rp 4,79 Triliun per Kuartal III 2025
Selanjutnya: Cara Berhenti Menerima DM Instagram Tanpa Memblokir, Ikuti Panduan Berikut
Menarik Dibaca: Cara Berhenti Menerima DM Instagram Tanpa Memblokir, Ikuti Panduan Berikut
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
