Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri pertambangan batubara kini tengah menghadapi situasi kelangkaan ban untuk alat berat. Kondisi ini dikhawatirkan bakal ikut mengganggu kegiatan produksi batubara dan pasokan ke pelanggan.
Kelangkaan ban off the road yang digunakan oleh alat berat menuai sorotan bersama dari Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) dan Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia (PERTAABI). Kondisi ini pun telah disampaikan kepada pemerontag sejak beberapa bulan lalu.
Direktur Eksekutif Aspindo Bambang Tjahyono mengungkapkan, kondisi tersebut berlawanan dengan upaya Pemerintah dalam mendorong peningkatan produksi batubara di tahun 2023.
Baca Juga: Emiten Batubara Dihantui Pelemahan Harga Batubara, Simak Rekomendasi Sahamnya
"Pelaku usaha tersebut menghadapi kendala serius berupa keterbatasan pasokan ban off the road untuk alat berat yang digunakan dalam kegiatan pertambangan. Jika kondisi ini berkepanjangan dikhawatirkan dapat menghambat kelancaran ekspor serta pasokan batubara ke Perusahaan Listrik Negara (PLN)," kata Bambang dalam keterangan resmi, Senin (19/6).
Sebagai informasi, dalam kegiatan pertambangan jenis ban yang umumnya digunakan adalah jenis ban radial, bukan ban bias. Namun, sampai saat ini belum ada pabrik di Indonesia yang memproduksi ban Off the road radial.
Menurutnya, jika industri pertambangan terpaksa menggunakan ban jenis bias maka umur pakai ban tersebut sangat pendek. Ini bakal berdampak pada biaya produksi yang meningkat.
"Kami sangat berharap ban jenis radial dapat diproduksi di Indonesia dengan kualitas yang memadai, sehingga dapat mendukung program peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pemerintah dan kami pun dapat meminimalkan dampak ekonomi yang timbul dalam hal terjadi keterbatasan pasokan ban," imbuh Bambang.
Bambang melanjutkan, berdasarkan informasi yang diterima dari para importir ban, pihak importir API - U belum dapat memenuhi kebutuhan industri karena persetujuan impor (PI) belum diberikan oleh Kementerian Perdagangan.
Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah terbitnya Neraca Komoditas (NK) oleh Kementerian Perindustrian. Akibatnya, stok ban yang dimiliki oleh anggota lintas asosiasi diperkirakan akan habis dalam waktu 2 bulan ke depan.
"Tentu saja situasi ini sangat mengkhawatirkan bagi tidak saja bagi kami pelaku usaha tetapi juga bagi banyak pihak dalam ekosistem industri pertambangan karena kelangkaan ini berpotensi mengancam kelancaran produksi batubara di Indonesia," tegas Bambang.
Bambang menjelaskan, ASPINDO - IMSA, APBI, dan PERTAABI sebagai mitra pemerintah memahami bahwa sedang ada upaya dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini.
Baca Juga: Diantara Saham Emiten Batubara Ini, Mana yang Jadi Rekomendasi Analis?
Pihaknya, berharap Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian dapat segera menyelesaikan persyaratan yang diperlukan sehingga persetujuan impor (PI) dapat diberikan dan stok ban dapat tersedia kembali.
Selain itu, pihaknya berharap agar ban off the road radial dapat diproduksi di Indonesia, sehingga kebutuhan sektor pertambangan batubara dapat terpenuhi serta meningkatkan nilai TKDN bagi perusahaan pengguna ban off the road.
"Sebagai asosiasi yang mewakili sektor pertambangan batubara, kami berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama dengan pemerintah guna mengatasi tantangan ini. Dengan kerjasama yang baik antara industri pertambangan batubara dan pemerintah, kita dapat menjaga kelancaran produksi batubara, meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian, dan memastikan ketahanan energi nasional," pungkas Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
