Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bandara Komodo di Labuan Bajo yang saat ini dikelola Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan jadi pilot project Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau Public Private Partnership (PPP). Pengelolaan lebih baik diharapkan bisa menyedot kunjungan wisatawan lebih banyak ke kawasan timur Indonesia ini.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bekerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah melakukan market sounding. Sejumlah kalangan diundang dari bidang perbankan, infrastruktur, operator bandar udara, konsultan, manufaktur, dan pemegang kepentingan lainnya.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Udara M. Pramintohadi Sukarno mengatakan, proyek kerja sama ini merupakan upaya Pemerintah untuk merealisasikan poin ke-7 Nawacita yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Pemerintah akan mengupayakan skema pendanaan kreatif berdasarkan prinsip adil, transparan serta mendorong kompetisi dalam pemilihan calon mitra kerja sama tersebut.
"Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memformulasikan Nawacita ke-7 tersebut dengan membuat beberapa kebijakan. Salah satunya dengan menggandeng Badan Usaha untuk mengembangkan beberapa fasilitas penerbangan seperti bandara. Hal ini untuk mensiasati keterbatasan anggaran dalam menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk pemenuhan standar pelayanan di bandar udara," kata Pramintohadi dalam keterangan resminya, Jumat (28/9).
Untuk memberikan justifikasi yang tepat terhadap kelayakan proyek kerja sama ini terutama ditinjau dari manfaat ekonomis kepada masyarakat dan tentu saja nilai finansial bagi calon mitra, Ditjen Hubud menggandeng konsultan terpercaya Surveyor Indonesia untuk melaksanakan studi kelayakan terhadap Bandar udara Komodo.
Pramintohadi menambahkan, dengan naiknya peringkat Indonesia dalam hal kemudahan berinvestasi (ease of doing business), Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan percaya diri dalam menawarkan program kerja sama ini.
"Sebagai langkah awal, tentu saja kami melakukan pemilihan objek kerja sama dengan kehati-hatian (prudent). Terutama dalam menentukan bandar udara yang dinilai layak secara komersial. Serta berpotensi menjadi sumber tarikan baru tidak saja terhadap pangsa pasar nasional namun juga internasional," ujarnya.
Pramintohadi berharap, upaya kerja sama ini dapat berhasil dan menjadi momentum dalam menarik minat calon investor lainnya, mengingat saat ini Kementerian Perhubungan sedang mengkaji potensi pelaksanaan skema KPBU pada beberapa bandar udara lainnya.
Dirinya juga mengharapkan kesediaan para stakeholder yang datang sebagai calon mitra tersebut untuk dapat menyampaikan Letter of Intent (LOI) serta dapat berpartisipasi pada proses pelelangan selanjutnya.
"Kami juga berharap kerja sama ini dapat menjadi peluang yang baik untuk terciptanya transfer knowledge antara calon mitra dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap pengelolaan bandar udara yang lebih efisien dan menguntungkan. Saya yakin kerja sama ini dapat memberikan penawaran yang menarik tidak saja dilihat dari proyeksi profit yang diberikan namun juga terhadap perlindungan investasi yang disediakan oleh Pemerintah melalui Lembaga Penjaminan Infrastruktur," tutur Pramintohadi.
Merombak proyek
Direktur Bandar Udara Ditjen Hubud Polana B Pramesthi menjelaskan, pengembangan Bandara Komodo, tergolong sebagai proyek brown field alias merombak proyek yang sudah ada.
Dalam rencana induk pengembangan Bandara Komodo tahun 2014 telah ditetapkan tahapan pengembangan fasilitas yang dibutuhkan oleh bandara ini dan tahun 2016. Kementerian Pariwisata menetapkan Labuan Bajo dan Kawasan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
"Bandara Komodo telah ditetapkan menjadi KSPN, karenanya ia memiliki nilai strategis pembangunan ekonomi pariwisata bagi daerah setempat dan pembangunan ekonomi Indonesia di sektor pariwisata”, jelas Polana.
Polana menjelaskan detail time line proyek KPBU Bandar Udara Komodo Labuan Bajo, pada bulan September 2018 ini telah dilakukan penyusunan studi kelayakan (Final Business Case/ FBC). Lelang KPBU akan dimulai pada Oktober 2018 dan penetapan hasil lelang KPBU pada November 2018.
Selanjutnya tanda tangan kontrak KPBU pada Desember 2018. Dan diharapkan financial close dan masa transisi dapat terjadi pada Semester I 2019 sehingga konstruksi dan masa operasi bisa dimulai pada semester II 2019.
“Diharapkan pada semester II 2019 proyek KPBU Bandar Udara Komodo Labuan Bajo dapat mulai beroperasi dan mulai konstruksi untuk pengembangan-pengembangan yang ditargetkan”, tutup Polana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
