Reporter: Azis Husaini, Pratama Guitarra | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya menerbitkan Keputusan Menteri 5899 K/20/MEM/2016 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara tahun 2016-2026. Ada beberapa tambahan penting dari RUPTL ini, meski tak membatalkan RUPTL lama 2015-2025 .
Kepala Pusat Komunikasi Publik (Kpuskom) Kementerian ESDM Sujatmiko menjelaskan, setelah pemerintah mengesahkan RUPTL 2016-2025, PLN harus melaksanakan beleid tersebut.
Antara lain: proyek High Voltage Direct Current (HVDC). Proyek ini harus berjalan karena proyek ini milik negara "Keputusan tidak melaksanakan proyek ini bukan oleh PLN karena telah diputuskan oleh Kementerian terkait," uja Sujatmiko ke pada KONTAN, Kamis (16/6).
Bila dalam pelaksanaan proyek ini PLN memerlukan dukungan, perusahaan milik negara itu bisa mengomunikasikan dengan penanggung jawab sektor ketenagalistrikan.
Sujatmiko menjelaskan, terkait keekonomian HVDC. PLN harus melihat manfaat juga ke depan, bukan sesaat. "Bila sistem Jawa-Sumatera terkoneksi alam memberikan keuntungan keandalan bagi kedua sistem itu," tandasnya.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman menambahkan, bila PLN masih belum sepakat terkait HVDC dalam RUPTL , PLN dipersilahkan melakukan kajian lagi. "Tapi pada prinsipnya soal pembiayaan sudah clear. Ada pinjaman dari Jepang, jadi tinggal jalan," tandasnya kepada KONTAN, Kamis (16/6).
Direktur Utama PLN, Sofyan Basir enggan berbicara banyak mengenai RUPTL tersebut dengan alasan baru mengetahui. "Insyaallah sepakat," ujarnya Kamis (16/6).
Manajer Senior Komunikasi PLN, Agung Murdifi mengatakan, PLN tentu harus melihat keekonomian proyek HVDC meskipun RUPTL sudah ditetapkan pemerintah. Pasalnya, "Proyek HVDC direncanakan sudah lama. PLN harus melihat, bagaimana tingkat keekonomiannya saat ini, kami harus meninjau kembali," ujarnya.
Dalam ikhtisar RUPTL 2016-2025, tertulis bahwa proyek HVDC 500 kV Sumatera-Jawa harus sejalan dengan proyek PLTU Mulut Tambang Sum Selatan 8, 9 dan 10.
Jika salah satunya tidak berjalan, sesuai rencananya, maka ini berpotensi menimbulkan pinalti takeor pay bagi PLN sebesar Rp 280 miliar per bulan. Makanya, Commercial Operations Date (CoD) antara HVDC dan PLTU IPP mulut tambang 8, 9, dan 10 harus sinkron.
Saat dikonfirmasi soal ini, PLN memilih akan mempelajarinya terlebih dulu. "Kami pelajari dulu ya, " elak Agung Murfidi.
Dalam RUPTL 2016-2025 ada perubahan dibandingkan dengan RUPTL sebelumnya. Antara lain: pengurangan kapasitas dan penambahan kapasitas, serta penambahan proyek pembangkit baru.
Dalam proyek kelistrikan yang dirancang hingga tahun 2025 dari pengembangan pembangkit transmisi dan distribusi, PLN membutuhkan dana sebesar US$ 153,7 miliar. Perinciannya: PLN akan membiayai sebanyak US$ 75,6 miliar sedangkan sisanya sebesar US$ 78,2 miliar akan diserahkan kepada swasta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
