Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT PLN memaparkan asumsi perhitungan dampak ketika populasi PLTS Atap semakin masif dan masuk sebagai negative load maupun micro IPP di sistem kelistrikan Jawa-Bali terhadap biaya pokok produksi (BPP) dan pendapatan.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana memaparkan keberadaan PLTS Atap tentu saja akan mempengaruhi sistem PLN.
"Kami sifatnya mengantisipasi dan meningkatkan keandalan sistem dan jaringan termasuk di dalamnya kita sepakat meningkatkan teknologi smart grid," jelasnya dalam Webinar diseminasi RUPTL PLN 2021 s.d. 2030, Selasa (5/10).
Rida tidak menampik jika PLTS ini akan merugikan bagi pihak PLN karena tujuan digunakannya solar panel untuk menghemat penggunaan listrik dari PLN. "Artinya kalau nanti pemasangan PLTS masif, maka pendapatan PLN berkurang," kata dia.
Namun, untuk mengolah tantangan tersebut, Rida bilang, PLN bisa bergerak di jasa pemasangan, pemeliharaan PLTS sehingga dapat menjadi peluang bisnis bagi PLN.
Baca Juga: Targetkan kapasitas PLTP 3.355 MW hingga 2030, 365 MW masih belum ada pengembang
EVP Perencanaan Sistem Kelistrikan PT PLN Edwin Nugraha Putra mengatakan ketika memakai PLTS maka ada dua hal yang terjadi, PLTS tersebut digunakan oleh pelanggan di rumah sebagai green lifestyle atau listriknya diimpor ke PLN.
Kalau di rumah untuk green lifestyle tentu pihak PLN tidak bisa mencegah. Namun, Edwin melihat bahwa konsumen PLTS Atap bakalan tetap mengintegrasikan sistemnya karena sedikit sekali yang bisa menyiapkan sistem baterai di rumahnya.
Nantinya, listrik tersebut akan ter-interkoneksi dengan sistem di Jawa-Bali untuk mengatasi intermitensi. Maka dari itu, Edwin menyoroti listrik yang diimpor ke PLN.
"Kalau yang sekarang terjadi ada isu 1:1 expor-impor bahwa harga PLTS rooftop yaitu seharga Rp 1.440/kWh luar biasa sekali padahal PLN sekarang sudah bisa mengadakan PLTS Grid seperti di Cirata 5,5 cent/kWh atau Rp 750/kWh. Kita bisa beli energi seharga Rp 750/kWh tetapi malah beli seharga Rp 1.440/kWh," ujarnya dalam webinar bertajuk Integration of rooftop solar power plants into grid pada Kamis (29/9).
Edwin mengatakan, ada tiga hal yang harus dipertimbangkan ketika nanti mulai masuknya PLTS rooftop secara masif, yakni levelized cost, integration cost, dan system cost.
Edwin menyoroti perihal integartion cost yakni bagaimana nantinya PLTS disambungkan ke grid, bagaimana melakukan back up interimitensinya, jika dikoneksikan seperti apa biayanya, dan bagaimana pula pembangkit lain yang tertekan akibat PLTS masuk.
Dalam webinar tersebut, Edwin memaparkan perhitungan BPP di sistem kelistrikan Jawa-Bali jika PLTS masuk secara masif baik itu sebagai negative load maupun sebagai micro IPP.
Jika PLTS diasumsikan masuk ke sistem sebagai negative load, maka akan terjadi dampak finansial terhadap biaya pokok produksi (BPP), Subsidi, dan kompensasi. Hitungannya, setiap 1 GW PV Rooftop dengan 100% expor-impor maka berpotensi menurunkan pendapatan PLN Sekitar Rp 2,15 triliun dan kenaikan BPP dan Backup Cost sekitar 5,10 Rp/kWh.
Baca Juga: Pengamat: Rencana IPO holding BUMN geothermal sebaiknya dieksekusi tahun depan
"Sehingga berdampak pada kenaikan subsidi dan kompensasi dari pemerintah sekitar Rp 1,07 triliun, meningkat seiring dengan penambahan kapasitas PV Rooftop. Kalau sampai 2023 terdapat kapasitas PV Rooftop hingga 4 GW, maka kompensasi dari pemerintah sebesar Rp 4 triliun," jelasnya.
Jika PV Rooftop diasumsikan sebagai micro IPP, dengan kapasitas PV Rooftop per 1 GWp maka dampaknya akan menaikkan biaya produksi pembangkit sebesar Rp 1,5 triliun per tahun atau menaikkan BPP sekitar 7 Rp/kWh dengan 100% tariff listrik akan meningkat seiring naiknya kapasitas PV Rooftop.
"Kalau PLTS di-introduce sebagai micro IPP, kurang lebih biayanya per 1 GWp sebesar 7 Rp/KwH atau kurang lebih Rp 1,5 triliun per 1 GW. Jadi kalau 4 GW akan menjadi Rp 6 triliun," ujarnya.
Edwin memaparkan saat ini pihaknya sedang menegosiasikan batasan intermitensi yang diterima karena di satu sisi pemerintah meminta perhitungan PLTS rooftoop tidak masuk ke dalam kuota perhitungan PLTS yang masuk ke sistem.
"Sementara menurut kami di perencanaan, ini harus dipertimbangkan kalau tidak nanti khawatir akan ada luput karena akan ada begitu banyak rooftop yang masuk sementara target 3 GW secara grid kita lakukan sehingga dikhawatirkan sistem Jawa-Bali menerima total intermitensi oleh gabungan PLTS grid dan rooftop," ujarnya.
Selanjutnya: Pada akhir tahun, tingkat reserve replacement ratio ditargetkan mencapai 240%
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
