Reporter: Eldo Christoffel Rafael | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Proses konversi utang Multi Years Bond/MYB PT Tuban Petrochemical Industries (TubanPetro) menjadi saham tinggal satu langkah lagi. Yakni, ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) oleh Presiden Joko Widodo. PP tersebut akan menjadi titik tolak, pengembangan TubanPetro sebagai basis industri petrokimia nasional yang terintegrasi.
Untuk diketahui, kebijakan konversi ini telah masuk dalam Undang Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019. Semua Kementerian, sudah mendukung penuh. Saat ini, Kementerian Keuangan memiliki saham 70% di TubanPetro. Pasca konversi tuntas, pemerintah akan memiliki 95,9% saham di TubanPetro.
Baca Juga: Ekonom UGM: Jangan tunda lagi PP konversi MYB TubanPetro
Direktur Industri Kimia Hulu, Fridy Juwono menjelaskan, Kementerian Perindustrian optimis pengembangan TubanPetro akan berkontribusi bagi industri nasional. Salah satunya pasokan petrokimia bagi industri di dalam negeri bakal lebih terjamin.
Karena itu, jika ingin membesarkan kemampuan dari sisi petrokimia, persoalan di TubanPetro harus diselesaikan. Nah, Fridy menyebut bahwa kebijakan pemerintah yang menyelesaikan utang MYB TubanPetro Rp 3,3 triliun, melalui konversi, sudah tepat. Hal ini, akan memberi ruang kepada TubanPetro, untuk mengembangkan bisnis.
Karena itu, langkah pengembangan TubanPetro harus didukung oleh semua pihak. Pasalnya, ke depan, kapasitas produksi di anak usaha TubanPetro, khususnya PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang selama ini hanya difungsikan pengolah BBM, bisa ditingkatkan lebih lagi.
Ia yakin, peran TubanPetro sangat besar mendukung industri, sekaligus dalam jangka panjang membantu menekan defisit. "Kami berharap TubanPetro tak hanya bisa produksi maksimal tapi juga bisa ekspansi. Hal ini agar bisa kurangi impor petrokimia nasional," kata Fridy, Kamis (12/9).
Baca Juga: Pemerintah akan menjadi pemilik 95% saham TPI pasca konversi utang
Langkah pertama, dibuat masterplant integrated petrochemical cluster. Dalam masterplan tersebut direncanakan di TPPI yang merupakan anak usaha TubanPetro dibangun aromatic centre dan olefin centre.
Saat ini, baru terbangun aromatic plant yang menghasilkan benzene toluene dan xylene (BTX), satu-satunya yang dimiliki Indonesia. Karena produk-produk tersebut masih diimpor, sehingga bisa dijadikan substitusi impor untuk menghemat devisa.
Jika pengembangan TubanPetro tidak diakselerasi, maka defisit terus berulang. Pasalnya, industri petrokimia hulu-hilir berkontribusi cukup signifikan terhadap defisit neraca perdagangan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Isa Rachmatarwata menyampaikan, pengembangan industri petrokimia nasional melalui TubanPetro, mendapat dukungan penuh lintas Kementerian.
