Reporter: Uji Agung Santosa | Editor: Didi Rhoseno Ardi
Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurthi mengatakan selain ketersediaan 4 bahan pokok tersebut, pemerintah juga akan berusaha mendiversifikasi bahan pangan dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang hal itu. Pemerintah juga akan segera menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras dan gabah sebelum 2008 berakhir.
"Untuk beras selain kebijakan HPP, kita juga akan melakukan langkah-langkah diversifikasi supaya konsumsi tidak naik, kalau bisa bahkan turun," kata Bayu di Jakarta usai rapat koordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menneg BUMN Sofyan Djalil, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Kabulog Mustafa Abubakar, Selasa (9/12).
Ia mengatakan, konsumsi beras di Indonesia saat ini mencapai 139 kg/per kapita per tahun. Dengan tingkat konsumsi seperti itu tertinggi di dunia dan pemerintah menganggap kurang baik dari sisi ketahanan pangan dan dari sisi kecukupan gizi sehingga perlu untuk dikurangi. "Harus dialihkan konsumsinya ke ikan, daging, sayur-sayuran, dan buah,' katanya.
Menurutnya, walaupun produksi beras 2009 bakal surplus dan kemungkinan bisa melakukan ekspor sebesar 80.000 ton dari Gorontalo namun diversifikasi pangan perlu dilakukan. Selain itu, pemerintah juga akan mengembangkan cadangan pangan darurat non beras dalam bentuk makanan siap saji.
Untuk gula, maka pemerintah bakal mengatur kuota impor gula termasuk bagaimana mendorong percepatan revitalisasi pabrik gula dalam negeri. "Kita ingin bisa mengendalikan impor bahan baku, dan gula rafinasi dengan memproduksi lebih banyak raw sugar dalam negeri," katanya.
Pemerintah memproyeksikan produksi gula nasional tahun ini mencapai 2,8 juta ton berbasis tebu. Untuk raw sugar, produksi diperkirakan 1,55 juta ton sedangkan total produksi gula 2008 mencapai 4,5-4,6 juta ton. 'Produksi ini akan terbawa juga di 2009, tahun depan malah bisa naik dari 4,6 juta ton. Indonesia sudah surplus gula . Tahun depan gula rafinasi impor 1,55 juta ton,' katanya.
Sedangkan untuk minyak goreng, pemerintah akan menanggung pajak pertambahan nilai (PPN DTP) untuk kemasan sederhana dan curah. Dan untuk jagung pemerintah akan mengatur dengan menggunakan mekanisme resi gudang untuk memperkuat stok dalam negeri.
Tak hanya mengamankan empat komoditi pangan, pemerintah juga menyiapkan cadangan pangan darurat non beras dalam bentuk makanan siap saji sebesar 10 ribu ton. Cadangan makanan darurat ini akan didistribusikan untuk bantuan korban bencana alam dan keadaan darurat lainnya.
'Selama ini, dalam kondisi bencana, kita kan selalu mengandalkan beras. Padahal untuk memasak beras perlu macam-macam, makanya sekarang kita siapkan ransum yang dimiliki TNI/Polri. Ada yang di Surabaya, ada makanan opor ayam bisa langsung dimakan,' katanya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
