Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Permasalahan pungutan ekspor CPO kian riuh. Adanya pungutan ekspor tersebut ikut membebani petani kelapa sawit di tengah anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit.
Petani kelapa sawit menilai, pungutan ekspor akan menjadi penghambat upaya untuk kembali mendongkrak ekspor CPO usai dilarang Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Dengan belum pulihnya ekspor CPO ini membuat harga TBS sawit yang tengah ambruk sulit untuk merangkak naik.
Masalah pungutan ekspor ini menjadi sorotan berapa pihak, termasuk Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menurunkan pajak ekspor minyak kelapa sawit ini.
Tujuannya tak lain adalah untuk menggenjot tingkat ekspor CPO yang tengah mempengaruhi harga tandan buah segar (TBS) petani lokal. Luhut mengaku telah menghubungi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati guna merealisasikan tujuannya itu. Ia menyebut ini jadi bentuk insentif bagi pelaku ekspor minyak kelapa sawit.
Baca Juga: Upaya Kementan Tingkatkan Resonansi Petani Milenial di Yogyakarta Didukung GKR Hemas
Luhut meyakini, harga TBS petani yang murah saat ini imbas dari sektor hulu yang masih tersendat. Salah satunya mengenai kegiatan ekspor crude palm oil (CPO) yang masih tertahan.
"Kalau itu lancar kita harapkan TBS akan membaik, tapi nggak cukup itu aja. Itu lancar supaya lancar kita mungkin kita akan menurunkan (pajak ekspor)," jelas Luhut.
Bahkan Ketua Umum Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) MA. Muhammadyah menyatakan yang diinginkan petani saat ini bukan hanya sekedar penurunan tarif pungutan ekspor, melainkan kebijakan ini harus dihapus.
"Bukan penurunan pungutan ekspor CPO tapi penghapusan Pungutan Ekspor CPO yang agar harga TBS bisa kembali naik setelah jatuh hingga di bawah Rp 1.000 per kg, di mana sebelum di kisaran Rp 3.500 per kg," kata dia, Rabu (13/7).
Menurut Muhammdyah, jika pungutan ekspor ini masih ada, maka masih akan membebani harga TBS sawit petani. Sebab, pabrik kelapa sawit (PKS) tidak mau memikul pungutan ekspor tersebut sendirian.
"Sebab jika masih ada pungutan ekspor CPO akan tetap dibebankan pada harga TBS petani oleh PKS (pabrik kelapa sawit) nantinya," lanjut dia.
Oleh sebab itu, APPKSI berharap agar Sri Mulyani menghapuskan pungutan ekspor CPO. Terlebih selama ini petani menilai jika pungutan ekspor hanya digunakan untuk mensubsidi Industri Biodiesel yang juga memiliki perkebunan sawit besar dan PKS yang besar.
Baca Juga: Startup Agritech AgriAku Raih Pendanaan Seri A 520 Miliar untuk Ekosistem Petani
ebelumnya, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Dr Hamdan Zoelva ikut meminta pemerintah untuk menghentikan sementara pungutan ekspor sawit.
“Petani sawit sudah menjerit dan meminta agar pungutan ekspor dihentikan karena imbasnya ke harga TBS. Hentikan dulu pungutan ekspor dan penggunaan dana yang dihimpun BPD PKS untuk biodiesel,” tegasnya.
Selain itu, dia juga menilai alokasi dana yang dihimpun Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ( BPDPKS ) tersebut perlu dievaluasi.
